Berbagai Fasilitas yang Disiapkan Pemerintah untuk ASN di IKN

Pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan.

KBR, Jakarta- Pemerintah sudah menyiapkan berbagai fasilitas dan insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan menjadi penghuni Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KORPRI Tahun 2023, di Jakarta, hari ini.

“Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti, tapi kalau ada insentif, kan, beda. Rumah dinas juga ada, rumah tapak maupun rumah apartemen, biaya pindah juga diberikan suami-istri plus anak, ada tunjangan kemahalan, dan fasilitas-fasilitas lainnya,” kata Jokowi, Selasa, (03/09/2023)

Jokowi mengeklaim, pembangunan IKN Nusantara salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan. Kata dia, saat ini perekonomian Indonesia hanya terpusat di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 58 persen.

“Kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, sehingga perlu pemerataan, perlu pemerataan. Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta, begitu sangat padatnya, begitu sangat kompleks permasalahannya. Karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, pariwisata ada di sini, semua ada di Jakarta,” kata presiden.

Progres Pembangunan Hunian ASN

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, progres pembangunan hunian bagi para ASN, TNI, dan Polri di IKN sudah mencapai 26 persen. Pembangunan tersebut mengalami kemajuan setelah pada Februari lalu masih di angka 15 persen.

Suharso menyebut sekitar 16.990 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke IKN. Jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan perencanaan serta rencana bangunan dan tata letak (RBTL) yang telah disiapkan.

"Dengan adanya RBTL itu akan memudahkan di dalam pembangunan. Jadi land development-nya itu sudah ada, dan nanti segera akan diterbitkan pedoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari otorita," kata Suharso usai rapat bersama Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, tentang di Ibu Kota Nusantara (IKN), (12/4/23).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memutuskan model hunian bagi para ASN, TNI, dan Polri tidak hanya berbentuk rumah vertikal atau apartemen, tapi juga rumah tapak.

Selain itu, rumah tersebut juga dapat menjadi hak milik para ASN, TNI, dan Polri. Kata dia, posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara, dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI-Polri.

Baca juga:

• Persiapan Pemindahan ASN ke IKN Nusantara 2024, Ada Pegawai Keberatan?

Editor: Sindu