Bawaslu : Babinsa Tak Langgar Pemilu

KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan tidak ada pelanggaran Pemilu dalam kasus pendataan preferensi pilihan warga dalam Pemilu Presiden 2014 yang dilakukan anggota bintara pembina desa (Babinsa) di Jakarta Pusat.

KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan tidak ada pelanggaran Pemilu dalam kasus pendataan preferensi pilihan warga dalam Pemilu Presiden 2014 yang dilakukan anggota bintara pembina desa (Babinsa) di Jakarta Pusat.

Anggota Bawaslu, Daniel Zuchron mengatakan kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil pemeriksaan beberapa pihak. Meskipun begitu, kegiatan Babinsa tersebut menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Untuk menghindari hal serupa, Bawaslu dan TNI harus berkoordinasi.

"Bahwa Bawaslu menangani dugaan-dugaan pelanggaran Pemilu berkait dengan institusi TNI dan Polri yang secara tegas tidak diberikan hak untuk memilih, kemudian juga bukan dari orang-per-orang atau dalam hal ini adalah sipil karena penanganannya berbeda dan itu sudah kita bicarakan. dari TNI menyatakan bahwa kasus yang di Jakarta itu sebenarnya bukan menjadi contoh kepada ketegasan TNI soal netralitas. Dan prajurit harus patuh kepada panglima, " ujarnya kepada KBR saat dihubungi.

Meski Bawaslu menyatakan tidak ada pelanggaran oleh babinsa, TNI Angkatan Darat menjatuhkan hukuman penahanan berat selama 21 hari kepada Kopral Satu Rus, anggota Babinsa Komando Rayon Militer Kecamatan Gambir. Hukuman itu dijatuhkan karena Rus tidak memahami tugas dan kewajibannya dengan mendatangi warga dan menanyakan preferensi warga dalam Pemilu Presiden 2014. Selain kepada Rus, TNI AD juga memberikan sanksi kepada Komandan Rayon Militer Kapten Infanteri Sal. Sal mendapat teguran dan penundaan kenaikan pangkat selama satu periode (1 x 6 bulan). Ia dianggap tidak melaksanakan tugas secara profesional karena menugaskan Rus untuk melaksanakan tugas-tugas Babinsa.


Editor: Luviana