99 persen luas areal kelapa di tanah air dilakukan usahanya oleh masyarakat, atau berstatus perkebunan rakyat.
Penulis: Fadli Gaper
Editor:

KBR, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, hilirisasi kelapa bisa menjadi pengungkit kesejahteraan petani dan masyarakat umum.
Suharso menyebut, 99 persen luas areal kelapa di tanah air dilakukan usahanya oleh masyarakat, atau berstatus perkebunan rakyat.
"Tantangannya yang kita hadapi hari ini adalah kita seringkali kedodoran begitu kalau menghadapi permintaan. Jadi begitu kita menghadapi permintaan yang sifatnya kontinyu dan konsisten, kita langsung terkapar. Kita enggak punya. Padahal kesempatannya sedemikian besar. Jadi saya kira ini baik sekali bila pemda-pemda mulai menghidupkan kalau memang ada kelapa-kelapa di daerahnya," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045, Senin (30/9/2024).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menambahkan, Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina.
Jumlah produksi kelapa Indonesia mencapai 2,83 juta metrik ton pada tahun lalu. Dari jumlah itu, Indonesia hanya mampu mengekspor kelapa dengan nilai 1,55 miliar dolar Amerika atau setara 23,5 triliun rupiah. Adapun pangsa pasar yang dipenuhi kelapa asal Indonesia hanya kurang dari 40 persen dari total ekspor dunia.
Tujuan ekspor utama kelapa Indonesia di antaranya Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Produk ekspor utama itu terdiri dari minyak kelapa, santan kelapa, arang kelapa, dan kelapa parut.
Dari sisi jumlah ekspor kelapa, Indonesia juga kalah dari Filipina.
Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 di Gedung Bappenas, Jakarta, kemarin (30/9/2024). Peluncuran peta jalan ini diharapkan bisa membawa Indonesia menjadi pemimpin global perkelapaan.
Baca juga:
- Pemerintahan Prabowo Janji Perdayakan dan Sejahterakan Petani
- Hari Tani 24 September, Urusan Politik Cawe-cawe Ketahanan Pangan