NASIONAL
Bahaya Bagi-bagi Kursi Komisaris BUMN
Ini tentu akan berdampak bagi keuangan ataupun pada aspek reputasi dari BUMN tersebut.
AUTHOR / Hoirunnisa
-
EDITOR / Wahyu Setiawan

KBR, Jakarta - Sebagian kalangan ekonom menyoroti masuknya politikus dan relawan ke jajaran komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Ekonom INDEF Eko Listiyanto, jabatan komisaris seharusnya diduduki orang-orang yang kompeten di bidangnya dan tidak terafiliasi dengan kepentingan partai politik manapun.
"Kalau yang terjadi adalah asal pasang, bukan karena aspek kompetensi ataupun kepakaran, atau kemampuan manajerial di bidang masing-masing, ini tentu akan berdampak bagi keuangan ataupun pada aspek reputasi dari BUMN tersebut. Jadi risikonya sangat besar kalau kemudian menaruh orang-orang yang tidak kompeten atau yang tidak sesuai dengan bidangnya di posisi-posisi strategis BUMN," ujar Eko kepada KBR, Kamis (13/6/2024).
Eko mengatakan pemilihan orang yang menduduki jabatan komisaris BUMN seharusnya berdasarkan sistem merit. Jika tidak, berpotensi memperburuk keuangan hingga reputasi BUMN.
Eko menyebut hal ini perlu dievaluasi guna perbaikan kinerja BUMN ke depan, sebab bisa berdampak jangka panjang.
"Tidak pada saat itu terkena dampak, tapi ada hal-hal tertentu apakah kinerja ataupun aspek risiko yang tidak sistematis, yang adhoc sifatnya. Nah ini, kalau bukan orang profesional yang ditaruh di situ, ada kemungkinan membuat kerugian sendiri bagi BUMN tersebut," kata Eko.
Bantah Bagi Jabatan
Kementerian BUMN membantah tudingan bagi-bagi jabatan komisaris. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengeklaim, penunjukan komisaris perusahaan pelat merah selalu melewati proses uji kelayakan dan kepatutan.
Menurut Arya, tidak ada larangan perusahaan BUMN menunjuk figur berlatar belakang politik.
"Komisaris itu yang kompeten dan pastinya sudah ada proses fit and proper test, dicarikan (sesuai) kebutuhannya. Berbagai latar belakang kami ambil, jadi semuanya pasti okelah," kata dia di kantornya, Rabu (12/6/2024).
Sebelumnya, Kementerian BUMN dikritik karena dituding bagi-bagi jabatan komisaris ke sejumlah politikus.
Terbaru, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ditunjuk menjadi komisaris BUMN holding industri pertambangan Indonesia MIND ID. Grace sebelumnya juga diangkat menjadi staf khusus Presiden Jokowi.
Selain Grace, kader Partai Gerindra Fuad Bawazier juga ditunjuk menjadi komisaris MIND ID.
Sebelum mereka, pendukung Prabowo-Gibran yakni Prabu Revolusi, diangkat menjadi komisaris independen di PT Kilang Pertamina Internasional. Ada pula Siti Zahra yang diangkat menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Zahra merupakan istri komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda TKN Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid.
Baca juga:
- Prabowo Yakin Naikkan Gaji Pejabat Bisa Cegah Korupsi
- Erick Thohir Berpeluang Jadi Bacawapres Ganjar atau Prabowo
Survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) pada 2021 menyatakan, 14 persen jabatan komisaris BUMN diisi politikus. Mereka berasal dari relawan pendukung, kader partai, hingga relawan partai politik.
Sekjen TII Danang Widoyoko mengatakan, penunjukan komisaris dari kalangan relawan dan politikus merefleksikan persoalan pendanaan politik. Menurut dia, BUMN masih rawan mendapat intervensi dari kepentingan politik.
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!