Bagaimana Membuat Pemilu 2024 Ramah Lansia?

Kelompok lansia kerap menghadapi keterbatasan fisik, akses, hingga minimnya pelayanan pada pemilu. Komnas HAM bahkan memasukkan warga lansia sebagai kelompok rentan dalam Pemilu 2024.

KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak lebih 204 juta pemilih pada Juli 2023 lalu. Diperkirakan, sekitar 32 juta pemilih masuk kategori lanjut usia. 

Pada 2023, banyak pemberitaan Pemilu 2024 fokus pada pemilih pemula atau dari kelompok pemilih muda. Padahal, jumlah pemilih lansia yang perlu mendapat perhatian juga cukup besar. Badan Pusat Statistik BPS memproyeksikan jumlah pemilih lansia pada Pemilu 2024 mencapai 32 juta orang atau 16 persen dari total pemilih.

Kelompok lansia kerap menemui keterbatasan fisik, akses, hingga minimnya pelayanan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bahkan memasukkan warga lansia sebagai kelompok rentan dalam Pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk menciptakan Pemilu ramah lansia dalam gelaran pemilihan 14 Februari mendatang.

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan sudah menginstruksikan seluruh daerah agar bisa menerapkan Pemilu ramah lansia. Salah satunya dengan menyediakan layanan pencoblosan tanpa antrian bagi lansia hingga pendampingan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS.

"Tentu kami berkomitmen agar TPS itu ramah terhadap lansia bagi pemilih lansia yang akan menggunakan hak pilih yang nanti, TPS yang pasti ketika terdapat antrian pemilih lansia tidak akan ikut antrian. Mereka akan langsung kami layani sebagai pemilih di TPS, yang kedua ketika pemilih membutuhkan pendampingan karena kondisi lansia berbeda-beda beragam-ragam. Sepanjang mereka membutuhkan pendampingan di TPS tentu akan kami siapkan," kata Betty kepad KBR, Rabu (3/1/2024).

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos menambahkan, para pemilih lansia yang tidak bisa hadir mencoblos di TPS juga bakal diberikan layanan khusus, seperti layanan jemput bola rumah pemilih lansia.

Tiga kontestan pemilu presiden juga menyampaikan komitmennya menjamin hak warga lansia, jika terpilih pada Pemilu nanti.

Tim pemenangan pasangan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memastikan akan memenuhi hak-hak serta kesejahteraan lansia.

Juru bicara tim Anies-Muhaimin, Luluk Nur Hamidah mengatakan jika menang pasangan Anies-Muhaimin bakal membuat kebijakan yang berpihak kepada lansia.

“Nah bagi Amin menurut saya kalau bangsa yang bisa memuliakan lansia ya pasti dia akan menjadi bangsa besar dan kita belajar dari beberapa negara lain. Mereka memiliki semacam kebijakan yang sangat memanusiakan para lansia ini. Paling pokok adalah Jangan pernah meninggalkan para lansia ini dan kita harus tempatkan bahkan lansia ini sebagai salah satu mainstreaming ya di dalam kebijakan pemerintah," kata Luluk saat dihubungi KBR (3/1/23).

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga menyampaikan komitmennya terhadap warga lansia. Dia mengatakan ingin melanjutkan program yang sudah ada pada pemerintahan Jokowi, dan akan menambahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lansia.

“Sekarang sudah ada KIS, ada kartu Indonesia pintar, ada PKH. nanti saya tambahkan lagi KIS lansia. ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. kartu anak sehat untuk pencegahan stunting,” kata Gibran saat menyampaikan janjinya oktober lalu (26/10/23).

Sementara tim pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan komitmennya tidak hanya pada kelompok lansia, tapi juga hak kelompok rentan lain seperti perempuan, difabel, dan lain-lain.

Deputi Inklusi di Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jaleswari Pramodhawardhani menyebut lansia dan kelompok rentan lainnya mestinya didengarkan, tak hanya saat masa pemilu saja. Bahkan di tim pemenangan Ganjar-Mahfud ada deputi inklusi untuk mendengarkan suara kelompok rentan tersebut.

"Kita tidak hanya sekedar deputi pemberdayaan perempuan saja. tetapi kita melihat bahwa bagaimana ritual 5 tahunan ini dimaknai bukan sekedar suara perempuan saja. tetapi kelompok kelompok marjinal, kelompok kelompok rentan itu juga disapa. Sehingga ketika pak Ganjar dan pak Mahfud menyampaikan bahwa ini harus ada penanganan kedeputian nya inklusi. karena itu di sana akan mengakomodir suara-suara kelompok kelompok yang selama ini jarang disapa, jarang dilibatkan," kata Jaleswari di kanal Youtube 2045 TV (30/12/23).

Baca juga:

• Pemilu 2024: Bagaimana Kriteria dan Harapan Orang Muda?
• Partisipasi Remaja dengan Disabilitas dalam Pemilu 2024

Fasilitas penunjang

Perhimpunan Indonesia Ramah Lansia meminta pihak penyelenggara Pemilu menyediakan fasilitas penunjang yang memudahkan lansia saat menggunakan hak pilihnya.

Direktur Indonesia Ramah Lansia Jakarta, Tri Suratmi mengatakan, peran petugas TPS di seluruh daerah perlu diperluas untuk mengakomodasi kebutuhan lansia saat mencoblos 14 Februari mendatang.

"Sebaiknya itu dipersiapkan yang namanya sosialisasi dan simulasi terhadap lansia dan pendampingnya. Dalam hal ini keluarga, jadi penyelenggara Pemilu ini perlu diberitahu bahwa ada sebagian warga negara yang namanya lansia yang sudah mengalami ketergantungan ringan,sedang, berat dan total," ujar Tri Suratmi kepada KBR, Rabu (3/1/2024).

Direktur Indonesia Ramah Lansia Jakarta, Tri Suratmi menyebut salah satu yang diperlukan pada pemilu nanti adalah TPS ramah lansia. Terutama bagi lansia yang kehilangan kemandirian tingkat berat. Kelompok ini sangat memerlukan bantuan baik di rumah atau di tempat perawatan untuk menggunakan hak pilih.

Untuk para lansia yang memiliki tingkat kemandirian sedang, sangat butuh pendampingan untuk menggunakan hak pilih di TPS. Karena itu perlu ada petugas yang melek kebutuhan lansia.

Editor: Agus Luqman