Alasan Bawaslu Minta Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Bawaslu menemukan sejumlah dugaan pelanggaran administratif pemilu.

KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan pemungutan suara ulang baik menggunakan metode pos maupun kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, rekomendasikan dikeluarkan karena Bawaslu menemukan sejumlah dugaan pelanggaran administratif pemilu.

Pelanggaran administratif yang dimaksud meliputi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) luar negeri yang hanya mampu tercoklik sebesar 12 persen, 18 pantarlih fiktif yang tidak pernah berada di Kuala Lumpur, hingga penambahan pemilih yang dilakukan oleh KPPS LN.

"Terdapat peristiwa pelanggaran yang melanggar tata cara mekanisme dalam pemungutan suara dengan KSK. Sehingga berpotensi pengaruhi kemurnian suara. Maka Panwaslu Kuala Lumpur merekomendasikan untuk tidak dihitung hasilnya dan dilakukan pemungutan suara ulang. Kami menyampaikan kepada PPLN (panitia pemilihan luar negeri) agar menaati rekomendasi dari Panwaslu Kuala Lumpur," ujar Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

Baca juga:

• KPU: Tunggu Hasil Rekapitulasi Resmi Pemilu
• TPN Selidiki Laporan Dugaan Kecurangan TSM Pemilu 2024

Rahmat Bagja menegaskan jika rekomendasi ini tidak dijalankan, Bawaslu akan mengambil sikap tegas.

"Jika kemudian teman-teman PPLN masih saja, dalam proses ini, kemudian menentang rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur, kami akan mengambil tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Editor: Wahyu S.