Ada Muktamar PKB di Jakarta, Menag: Bukan Tandingan Muktamar Bali

Tidak ada istilah "muktamar tandingan" karena muktamar yang berbeda itu sah-sah saja untuk dilaksanakan.

KBR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan keabsahan antara Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang bakal digelar di Jakarta dengan Muktamar PKB yang sebelumnya sudah digelar di Bali, akan ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Kita hargai saja perspektif teman-teman yang punya agenda untuk melakukan muktamar yang berbeda dengan muktamar di Bali. Kan tinggal nanti pengesahannya di Kemenkumham," kata Yaqut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Yaqut menambahkan, saat ini ada wacana untuk digelar kembali Muktamar PKB pada 2 dan 3 September di Jakarta.

Menurut Yaqut, berdasarkan pernyataan penggagasnya, Muktamar PKB di Jakarta akan menjadi Muktamar PKB yang sebenarnya, alias bukan Muktamar PKB-nya Muhaimin Iskandar di Bali.

Yaqut juga menyebut, tidak ada istilah "muktamar tandingan" karena muktamar yang berbeda itu sah-sah saja untuk dilaksanakan. Namun, dia memastikan bahwa dirinya tak menginisiasi muktamar tersebut.

"Kan versinya begitu, bukan tandingan," katanya.

Yaqut juga mendengar, banyak pihak yang kehilangan hak demokrasinya pada Muktamar di Bali tersebut. Misalnya, ada keputusan-keputusan yang tiba-tiba disahkan namun tidak melalui rapat komisi lebih dulu.

"Ada yang sudah sebelum muktamar sudah dipecat, diganti dengan pengurus yang lain. Saya dengar banyak hal seperti itu," kata Yaqut.

Sebelumnya, Muktamar PKB yang digelar di Bali, 24-25 Agustus 2024, sudah memutuskan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun disepakati untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.

Sedangkan mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy dikutip ANTARA menyampaikan, akan digelar kembali Muktamar PKB atau "muktamar tandingan" yang berbeda karena akan digelar pada 2-3 September di Jakarta.

"Kami punya rencana muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), dan nanti ditutup oleh Presiden," kata Lukman di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (27/8).

Muktamar di Jakarta itu, menurut dia, akan mendorong calon Ketua Umum PKB selain Muhaimin Iskandar yang telah menjabat sekitar 20 tahun.

Baca juga:

Wapres: Tak Etis Ada Muktamar Tandingan atau Pengurus Baru

Konflik PBNU-PKB, Wapres Siap Jadi Penengah