3 Tahun Jokowi-Maruf, Penegakan Hukum dan HAM Dinilai Mundur

Jalan reformasi Polri yang mendesak tak kunjung ditunaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi

KBR, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyoroti tiga tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo–Maruf Amin. Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan, komitmen Jokowi dalam isu hukum dan HAM mengalami kemunduran.

Dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, Fatia menyebut pemerintahan Jokowi telah keluar jalur.

“Salah satunya dengan pembentukan PP HAM dan bagaimana kita melihat penyelesaian HAM berat di Paniai. Itu tidak terlalu baik karena hanya ada satu tersangka saja. Yang di mana dalam pelanggaran HAM berat itu sangat ambigu,” kata Fatia dalam konferensi pers daring, Kamis (20/10/2022).

Fatia menambahkan, janji Jokowi melakukan reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri juga dianggap gagal total.

Baca juga:

• Capaian 3 Tahun Jokowi-Maruf, Wapres: Indonesia Tak Jadi Pasien IMF
• Survei Kinerja Jokowi-Maruf, Indikator: 67,5% Puas
• KontraS: 2 Tahun Jokowi-Maruf, Demokrasi Makin Memburuk

“Jalan reformasi Polri yang mendesak tak kunjung ditunaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal tindakan anggota Kepolisian berupa kekerasan dan pelanggaran telah berimplikasi pada kerugian di masyarakat. Anggota di lapangan kerap melakukan pelanggaran seperti penggunaan senjata api dan salah tangkap,” katanya.

Kontras juga menilai, ruang kebebasan sipil terus menyempit dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-Maruf. Itu ditunjukkan dengan penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga dugaan kriminalisasi oleh pejabat negara.

“Presiden semacam merestui situasi yang terus memburuk. Represi terus-menerus dilanjutkan terhadap mereka yang kritis, baik dalam ranah publik ataupun digital, bahkan aktornya tidak hanya berasal dari aparat,” kata Fatia.

Editor: Wahyu S.