Ramai-ramai Cegah Politik Uang di Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawasu), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga antikorupsi, ramai-ramai menyuarakan tolak politik uang.

KBR, Jakarta– Lembaga penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawasu), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga antikorupsi, ramai-ramai menyuarakan tolak politik uang.

Hal itu terlihat dalam peluncuran kampanye bertajuk "Hajar Serangan Fajar", Jumat 14 Juli 2023.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan perlu adanya gerakan sosial tolak politik uang di masa Pemilu 2024.

Menurutnya, gerakan sosial ini penting agar politik uang tidak terus membudaya terutama di saat jelang pencoblosan dilakukan.

“Saya kira selain komitmen para pimpinan partai politik, para calon, karena yang berkepentingan dengan suara, berkepentingan dengan kursi kan para elit ya, tetapi di sisi lain juga harus ada keberanian ada gerakan sosial, gerakan kultural masyarakat pemilih untuk menolak ketika kehadiran ketika memilih calon peserta pemilu itu harus dengan sapaan uang, ini yang saya kira penting untuk dilakukan,” kata Hasyim saat Konferensi Pers Peluncuran Kampanye “Hajar Serangan Fajar” di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Hasyim mengingatkan bahwa peringatan larangan politik uang dan gerakan sosial di masyarakat sudah cukup masif. Namun, kata dia, politik uang masih saja terjadi di lapangan.

“Bahwa kemudian ada instrumen lain, sudah ada warning (peringatan) sudah ada gerakan sosial seperti ini tetapi praktiknya masih ada, maka kemudian tak bisa dipungkiri strategi berikutnya berupa penegakan hukum juga tidak bisa ditinggalkan untuk situasi itu,” tutur Hasyim.

Rawan Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkapkan serangan fajar atau politik uang masih menjadi momok dalam penyelenggaraan pemilu.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut serangan fajar atau politik uang bukan hanya menjangkau masyarakat namun juga merambah kepada penyelenggara Pemilu sejak 2019. 

Menurutnya, kerawanan pemilu ini perlu diantisipasi bersama antar seluruh pihak.

"Ini kami beserta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama-sama untuk kemudian menjaga agar satu suara yang hadir di TPS akan sampai satu rekapitulasi penghitungan akhir di KPU sehingga kemudian suara yang hadir di TPS itu akan tetap dijaga," kata Rahmat dalam Peluncuran Kampanye Hajar Serangan Fajar, Jumat (14/7/2023).

Rahmat menambahkan, kerja sama seluruh pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu perlu terus diperkuat untuk mencegah politik uang. Selain itu, dia juga mendorong agar KPU bisa terus memperbaharui sistem penghitungan suara menjadi lebih baik lagi.

Politik Uang Cederai Demokrasi

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan kepada semua peserta kontestan Pemilu 2024 agar tidak melakukan praktik politik uang. Menurutnya, politik uang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi.

“Kita sadar bahwa demokrasi itu kedaulatan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu suara rakyat sangat menentukan, kalimatnya adalah vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara tuhan. Karena kita sadar suara rakyat adalah suara tuhan. Maka, jangan pernah kita memperjualbelikan suara rakyat,” kata Firli dalam acara Peluncuran Kampanye Hajar Serangan Fajar, Jumat (14/7/2023).

Firli berharap Pemilu 2024 bisa berjalan secara terhormat dan bermartabat. Lebih dari itu, Pemilu 2024 harus bebas dari praktik politik uang.

Firli juga menekankan agar masyarakat tidak menjual suara dan menggadaikan nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan.

“Pilihlah calon-calon pemimpin bangsa yang tanpa mempertaruhkan uang,” pungkas Firli

Baca juga:

- Pemilu 2024, Politik Identitas dan Ancaman bagi Keberagaman

- KPU Diminta Akomodir Hak Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024

Editor: Resky Novianto