Sebanyak 3000an Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di Thailand diminta untuk waspada menyusul status darurat militer di negeri Gajah Putih tersebut.
Penulis: Eli Kamilah/Irvan Imamsyah
Editor:
KBR, Jakarta - Sebanyak 3000an Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan bekerja di Thailand diminta untuk waspada menyusul status darurat militer di negeri Gajah Putih tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Michael Tene mengimbau WNI untuk tidak mendekati tempat-tempat demonstrasi atau kumpulan massa. Mereka juga diminta segera melapor ke Kedutaan Besar Indonesia di Bangkok atau kementerian luar negeri.
"KBRI kita juga sudah melakukan imbauan untuk waspada, untuk menghindari tempat kumpulan massa. Juga ketika mendapatkan masalah atau butuh informasi maka bisa menghubungi KBRI kita dan Kemenlu di Jakarta," kata Tene kepada KBR, Selasa (20/5)
Kondisi politik di Thailand memasuki babak baru setelah diterapkannya darurat militer. Namun, militer Thailand menegaskan penerapan darurat militer bukan bagian dari kudeta.
Status darurat militer diberlakukan untuk menjaga kestabilan dan mencegah meningkatnya aksi kekerasan di seluruh wilayah Thailand. Keputusan ini dikeluarkan setelah satu hari Perdana Menteri interim Niwatthamrong Boonsongphaisan menolak mengundurkan diri usai didesak demonstran anti pemerintah.
Sementara itu, pemimpin militer Thailand Prayuth Chan - ocha menggelar rapat dengan Sekretaris Permanen Kementerian Pertahanan. Rapat serupa juga akan digelar di negara bagian Utara, Timur Laut dan Selatan, untuk mencegah kerusuhan meluas di Thailand.
Kantor Berita Nasional Thailand melaporkan para pejabat pemerintahan sementara juga menggelar rapat serupa di sebuah rumah yang dinilai aman. Sementara kedua kubu yang berseteru di negara itu masih menunggu sikap dan tindakan militer selanjutnya.
Status darurat militer berlaku di Thailand sejak pukul 3 dini hari waktu setempat. Hukum darurat militer memungkinkan militer menahan orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan nasional.
Jenderal Prayuth mengatakan hukum darurat militer berbeda dengan aksi kudeta yang dilakukan pihaknya saat menggulingkan bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Militer berjanji akan menindak kubu pro dan anti pemerintah jika terus menerus mengganggu keamanan di negara itu.
Sejak status darurat militer berlaku, tank dan truk tentara ditempatkan di sejumlah ruas jalan kota Bangkok. Pos pemeriksaan juga dibangun di sejumlah wilayah untuk memeriksa warga yang berkegiatan. (NST)
Editor: Antonius Eko
