Aksi Indonesia Gelap Berlanjut, Massa Mendesak Presiden Prabowo Utamakan Kepentingan Rakyat

"Pengangguran dan kemiskinan makin meningkat," teriak orator dari atas mobil komando.

AUTHOR / Wahyu Setiawan, Shafira Aurelia

-

EDITOR / Muthia Kusuma

Jumat 21 Februari 2025 pukul 19.12 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta- Massa aksi "Indonesia Gelap" di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengutamakan kepentingan rakyat. Desakan disampaikan sebelum massa membubarkan diri, Jumat (21/2/2025) pukul 19.00 WIB.

Massa menilai pemerintahan Prabowo gagal mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan pada 100 hari pertama.

"Pengangguran dan kemiskinan makin meningkat," teriak orator dari atas mobil komando.

"Negara seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Namun malah memberi jalan pada oligarki," tambahnya.

Baca juga:

• Gelar Aksi Indonesia Darurat, Ini 19 Tuntutan Demonstrasi Ribuan Mahasiswa di DIY
• Polda Jateng Akui Minta Band Sukatani Klarifikasi Lagu Berjudul Bayar Bayar Bayar

Massa juga menuntut pemerintah mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah. Mereka mendesak pemerintah mewujufkan reforma agraria.

"Tolak revisi UU Minerba," teriak orator.

Baca juga:

• Jatam Sebut Pengesahan Revisi UU Minerba Ancaman Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat

Mereka juga mendesak Prabowo mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran. Kebijakan itu diatur melalui Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

"Ciptakan pendidikan gratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan," ujar orator.

Demo ini merupakan bagian dari aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar sejak Senin lalu.

Pada Senin, 17 Februari lalu, aksi demonstrasi "Indonesia Gelap" dipimpin oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI pada 17 Februari 2025 di Jakarta Pusat. 

Mereka mengajukan 13 tuntutan utama yang mencakup pendidikan gratis, reforma agraria, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta reformasi kepolisian dan efisiensi pemerintahan.

Perwakilan BEM SI dari BEM UNS Solo, Agung Lucky Pradita menegaskan akan terus menggelar aksi 'Indonesia Gelap' agar Presiden Prabowo Subianto mencabut Inpres efisiensi anggaran.

"Ini menjadi pertanyaan besar di teman-teman hari ini. Sebenarnya efisiensi ini untuk apa sih, Apakah benar-benar murni untuk efisiensi Tapi, yang menjadi pertanyaan kenapa kabinet atau kementerian itu ditambah, sekarang bahkan ada utusan khusus, stafsus, dll. Apabila nanti sampai besok ini masih ramai dibahas dan pemerintah juga belum mendengarkan aspirasi dari masyarakat tentu aksi itu akan terus dilanjutkan, ujar Agung kepada KBR, Selasa, (18/2).

Agung Lucky menambahkan, BEM SI tengah menyusun draf untuk menggugat kebijakan efisiensi anggaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia beralasan, pemerintah mengubah anggaran tanpa melalui APBN Perubahan, dan hanya menggunakan Inpres. Pemangkasan yang dilakukan pemerintahan Prabowo juga dinilai tidak tepat sasaran, dan sangat merugikan masyarakat, termasuk sektor pendidikan.