Dengarkan

KBR, Jakarta - Perum Bulog mengeklaim punya stok beras sekitar 1,9 juta ton. Direktur Utama Bulog Novi Helmy Prasetya mengatakan stok tersebut bisa untuk mengamankan kebutuhan selama Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Pasokan tersebut tersebar di 26 kanwil dan 477 kompleks pergudangan di seluruh wilayah Indonesia.

"Posisi stok dan sebaran komoditas pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu bulan puasa dan hari raya Idulfitri, maka Bulog menguasai stok komoditas pangan penugasan, yaitu beras sejumlah 1.951.975 ton per tanggal 27 Februari 2025. Stok beras tersebut terdiri dari 1.901.024 ton beras medium atau PSO penugasan dan 50.951 ton beras premium komersial," kata Novi Helmy saat Rapat Kerja dengan DPR, Senin (3/3/2025).

Novi Helmy mengatakan Bulog telah mendapat penugasan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sejumlah 150.000 ton beras. Sasarannya untuk luar wilayah provinsi produksi surplus.

Jumlah itu untuk periode penugasan yang dimulai sejak 24 Februari sampai 29 Maret 2025. Bulog menggandeng PT Pos Indonesia di seluruh Indonesia untuk menggelar pasar murah.

"Untuk melaksanakan program stabilisasi tersebut, maka Bulog bekerja sama melalui operasi pasar atau pasar murah di seluruh titik layanan PT POS di seluruh Indonesia. Yang kedua, para pedagang atau pengecer. Yang ketiga, melalui outlet jaringan rumah pangan kita binaan Bulog sejumlah 26.000 titik RPK. Yang keempat, melalui gerakan pangan murah bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pemda seluruh Indonesia," ucapnya.

Peningkatan konsumsi

Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto mendorong pemerintah memastikan harga dan stok pangan terkendali saat Ramadan dan Idulfitri. Menurutnya, permintaan peningkatan konsumsi bakal terjadi di masyarakat.

Eko menyebut pemerintah harus melakukan sejumlah cara, mulai dari memastikan produksi bahan pangan berjalan lancar, kecukupan stok, serta distribusi yang lancar.

Dia turut meminta pemerintah mendistribusikan pangan ke daerah yang mengalami defisit bahan pangan.

"Hal yang juga harus diantisipasi adalah hal-hal yang nonteknis. Misalkan nih penimbunan dan seterusnya itu juga peran dari badan-badan yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan konsumen gitu juga penting. Jadi memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi sehat, aman dan tidak ditimbun ya," kata Eko kepada KBR, Minggu (23/2/2025).

Baca juga:

• Program MBG Tetap Jalan Selama Ramadan, Mekansimenya?
• Pemerintah Siapkan Rp16 Triliun untuk Serap 3 Juta Ton Beras Petani