Ada 233 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diteken selama pemerintahan Joko Widodo. Sebanyak 92 proyek sudah selesai. Pemerintah Prabowo akan mengevaluasi ratusan PSN itu.
Penulis: Heru Haetami, Astri Septiani
Editor: Agus Luqman

KBR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri meninjau ulang lebih 200 proyek strategis nasional (PSN).
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Ratusan PSN ini merupakan program pembangunan di era Presiden Joko Widodo.
"PSN, Proyek Strategis Nasional, ini memang harus terus direview dari waktu ke waktu. Arahan dari Bapak Presiden Prabowo memang dari 280 sekian list PSN, kita harus cek lagi satu per satu. Ini tentu tidak hanya Kemenko Infrasukur, tapi juga Kemenko Ekonomi dan semua kementerian lembaga yang terkait penentuan PSN di pemerintahan sebelumnya, kita akan review dengan baik," kata AHY, Kamis, (23/1/2025).
Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tujuan tinjau ulang untuk memastikan proyek yang berjalan sesuai target. Selain itu, juga untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari PSN.
AHY mengatakan pelaksanaan proyek PSN harus benar-benar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyebut proyek PSN selama Jokowi banyak menimbulkan masalah dan berpotensi memunculkan pelanggaran HAM berulang.
Di lain pihak, Anggota Komisi bidang Infrastruktur di DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendukung rencana pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia berharap agar proyek yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat itu ditinjau kembali oleh pemerintah.
"Bagus evaluasinya. Tentu kita melihat apa sih program yang infrastruktur yang memang tidak membawa kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, tidak pro kepada rakyat. Kami contoh pernah menemukan pembangunan misalnya bendungan. Bendungan tapi bendungan itu tidak memberikan ke pelayanan kepada ketersediaan air kepada masyarakat sekitar Bendungan," kata Syahrul dalam keterangannya di Youtube TVR Parlemen (21/1/2025).
Anggota Komisi bidang Infrastruktur di DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengingatkan bahwa tujuan pembangunan PSN mestinya untuk kesejahteraan rakyat.
Ia meminta agar membangun infrastruktur tidak dilakukan atas kepentingan konglomerat, namun harus pro rakyat.
Baca juga:
- Banyak Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pemerintah Evaluasi PSN
- Masyarakat Adat Papua Desak PSN Food Estate di Merauke Dihentikan
Data PSN
- Proyek Strategis Nasional (PSN) resmi dimulai sejak diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo. Perpres ini menjadi dasar hukum untuk menetapkan, mempercepat, dan melaksanakan berbagai proyek yang dianggap strategis untuk pembangunan nasional.
PSN tersebut mencakup berbagai sektor, antara lain:
- Infrastruktur Transportasi: Pembangunan jalan tol, bandara, kereta api, dan pelabuhan.
- Ketenagalistrikan: Proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
- Pariwisata: Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
- Pangan: Program peningkatan penyediaan pangan nasional (Food Estate).
- PSN dikelola dan dikoordinasikan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang bertugas memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana.
Total PSN:
- Total PSN yang direncanakan: 233 proyek.
- Ini termasuk proyek-proyek yang dijadwalkan sejak awal dan yang masuk dalam daftar prioritas pemerintah di berbagai sektor, seperti infrastruktur, energi, pangan, pariwisata, dan lainnya.
- Hingga tahun 2024, total terdapat 233 PSN dengan nilai investasi mencapai Rp6.246,7 triliun.
PSN Selesai:
- PSN yang selesai (hingga 2024): 92 proyek.
- Menurut data pada akhir 2019, sejumlah 92 PSN sudah rampung dengan total investasi sekitar Rp467,4 triliun.
- Beberapa proyek besar seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik telah selesai.
- Pada 2024, pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan 41 PSN tambahan.
Masalah:
1. Keterlambatan dan Masalah Penyelesaian Proyek
- Keterlambatan dalam penyelesaian menjadi masalah signifikan di beberapa proyek PSN. Beberapa proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol dan pembangkit listrik, mengalami penundaan akibat berbagai faktor, termasuk masalah pembebasan lahan, perizinan, dan pembiayaan.
- Contoh: Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sempat mengalami hambatan besar dalam hal pembebasan lahan dan masalah pendanaan yang berujung pada penundaan.
2. Masalah Pembebasan Lahan
- Pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur, terutama yang melibatkan transportasi dan ketenagalistrikan, sering kali menjadi kendala. Hal ini disebabkan oleh klaim atas tanah, ganti rugi yang tidak sesuai, dan ketidaksepakatan antara masyarakat dan pemerintah.
- Contoh: Beberapa proyek jalan tol dan kereta api mengalami penundaan akibat masalah pembebasan lahan, yang mempengaruhi timeline penyelesaian proyek.
3. Keterbatasan Dana dan Pembiayaan
- Meskipun ada investasi besar yang tercatat dalam PSN, beberapa proyek menghadapi kendala pembiayaan. Pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan, seperti melalui skema Public Private Partnership (PPP) dan kerjasama dengan investor asing, namun hal ini tidak selalu berjalan lancar.
- Contoh: Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW yang direncanakan untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di beberapa wilayah sempat menemui kendala terkait pembiayaan.
4. Dampak Lingkungan dan Sosial
- Beberapa proyek PSN berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, yang sering kali tidak sepenuhnya terkelola dengan baik. Misalnya, proyek infrastruktur besar yang melibatkan perubahan ekosistem atau penggusuran masyarakat, sering kali tidak diimbangi dengan upaya mitigasi yang memadai.
- Contoh: Proyek-proyek jalan tol dan bendungan sering mendapat kritik karena mempengaruhi lingkungan hidup dan masyarakat yang terdampak.
5. Ketimpangan dalam Pembangunan
- Meskipun PSN bertujuan untuk pemerataan pembangunan, ada kritik bahwa sebagian besar proyek PSN lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan beberapa wilayah tertentu. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pembangunan masih terpusat di wilayah yang sudah lebih maju, sementara daerah-daerah lainnya kurang mendapatkan perhatian.
- Contoh: Infrastruktur seperti bandara dan jalan tol lebih banyak dibangun di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera, sementara daerah-daerah lain seperti Indonesia Timur lebih sedikit mendapat perhatian.
6. Tantangan dalam Pengawasan dan Koordinasi
- Pengawasan dan koordinasi antara berbagai kementerian, lembaga negara, serta pihak swasta terkadang kurang optimal. Hal ini menyebabkan keterlambatan atau penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
- Contoh: Beberapa proyek besar membutuhkan koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, namun pengelolaan yang kurang efisien dapat memperlambat progres.
7. Transparansi dan Akuntabilitas
- Beberapa pihak menyuarakan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan PSN. Isu terkait anggaran dan realisasi proyek sering kali menjadi sorotan, dengan kekhawatiran bahwa ada pemborosan atau penyimpangan anggaran.
- Contoh: Beberapa proyek besar yang mengalami pembengkakan biaya atau perubahan anggaran memicu pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan negara.
Baca juga:
- Dalih Pemerintah Tetap Melanjutkan Lumbung Pangan, Meski Gagal
- LBH Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran HAM dalam PSN PIK 2