Program tersebut juga untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto
Penulis: Hoirunnisa
Editor: Wahyu Setiawan

KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah serius mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis.
Menurut Tito, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah mengoptimalkan bonus demografi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Rekan-rekan jadi kita harus didukung sepenuhnya dan ini nggak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat, jadi daerah juga harus bergerak. Terutama tergantung kepala daerahnya. Saat ini ada penjabat 275 (orang), kemudian ada yang definitif otomatis tinggal lanjut saja mengerjakan. Sehingga siapapun yang menjabat sekarang mohon dikerjakan dulu," ujar Tito dalam Rakor Pengendalian Inflasi, Senin (20/1/2025).
Tito mengingatkan program tersebut juga untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dia mengeklaim telah menerbitkan surat edaran (SE).
"Surat edaran itu biasanya menjadi dasar bagi daerah untuk melakukan kegiatan, program, dan anggarannya," kata Tito.
Selain memahami kondisi kesehatan masyarakat, diharapkan program ini dapat menghasilkan peta kondisi kesehatan warga yang berguna sebagai acuan membuat kebijakan.
Ia meminta peran penting organisasi perangkat daerah seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan masyarakat desa, dinas komunikasi dan informatika, serta badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda).
Baca juga:
- Jabar Bersiap Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- Masyarakat Antusias Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menkes Hadapi Ekspektasi Tinggi
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan layanan pemeriksaan kesehatan atau medical check up gratis untuk warga yang berulang tahun dimulai Februari 2025.
Masyarakat nantinya dapat melakukan pemeriksaan hingga 30 hari setelah ulang tahun. Bagi yang ulang tahunnya jatuh pada Januari hingga Maret 2025, masa berlaku pemeriksaan diperpanjang hingga 30 April 2025.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program tersebut akan tersedia di 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik pada awal Februari 2025.