Dengarkan

KBR, Jakarta- Koalisi masyarakat sipil menilai keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) melenceng dari tujuan awal keadilan dan pemerataan.

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, mengatakan hal itu terlihat ketika perayaan HUT RI yang diselenggarakan di IKN namun tak melibatkan warga sekitar.

“Jadi tujuan awal membangun ibu kota negara yang sesuai dengan niat kemerdekaan ya. Yang adil, yang makmur, yang berkehidupan kebangsaan yang bebas, di mana ada keadilan sosial di sana. Nah itu tidak terjadi. Kita melihat justru yang ada adalah orang luar para pembeli berwajah investor yang didagangkan oleh presiden ke sana sini. Itu lah yang menjadi wajah utama IKN,” kata Isnur Dalam konferensi pers, Minggu (18/8/2024).

Isnur mengatakan, kontras dengan perhelatan HUT RI di IKN, warga sekitar justru merayakan di pinggir pantai.

Dia menyebut, masyarakat yang harusnya menjadi objek utama atau pihak utama wajah rakyat Indonesia, justru tidak terlihat di acara yang digelar negara itu.

“Masyarakat justru tidak ada di panggung IKN kemarin, tidak melihat mereka hadir. Bahkan teman-teman mengaku mendapingi banyak, mereka hanya dikasih kesempatan untuk hak pakai saja,” tutur Isnur.

“Yasalnya hak milik jadi hak pakai. Dimana kehilangan haknya. Masyarakat harus upacara dipinggir pantai artinya apa? Ada penyingkiran terhadap masyarakat yang ada di sana,” imbuhnya.

Isnur menambahkan, pada peringatan hari kemerdekaan, masyarakat mengambil istilah not for sale atau tidak untuk dijual. Kata dia, itu untuk merepresentasikan pemerintah berdagang sumber daya alam di IKN.

“Kepada siapa? kepada investor. Kita melihat apa yang dilakukan oleh presiden ke sana sini mendatangkan investor, mendatangkan orang asing, mendatangkan orang-orang super kaya ya. Dan merekaalh sekarang yang mendjadi semacam penguasa di sana,”pungkasnya.

Baca juga;

- Presiden Jokowi: IKN Nyaman Dihuni