Dengarkan

KBR, Jakarta – Demosntrasi menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 25 Agustus, dan demo susulan hingga akhir pekan yang menimbulkan kericuhan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, berpotensi membuat investor menahan uang mereka masuk bursa saham.

Menurut Peneliti pakar pasar modal dan ekonom Lucky Bayu Purnomo, investor dalam negeri mau pun asing masih akan wait and see terhadap kondisi politik dalam negeri.

“Mereka membatasi transaksi dengan cara mereka mengubah volume dan sebagainya karena eskalasi ini berkembang," jelas Lucky.

Kata dia, meski aksi demo belum memberi dampak langsung terhadap fundamental perekonomian Indonesia, Lucky menilai risiko ketidakstabilan politik mengancam kinerja IHSG.

"Jadi parameternya tidak berpengaruh secara signifikan, tapi memang alamat atau tujuannya itu langsung kepada kinerja indeks. Dan itu terbukti ya, indeks mengalami penurunan," kata Lucky.

Sentimen Negatif Membayangi Lantai Bursa

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Rani Septya, menuturkan pelaku pasar mulai bersikap lebih hati-hati setelah aksi demo kemarin. Terlebih, setelah terjadi insiden pengemudi ojek daring dilindas kendaraan Brimob, sentimen negatif pasar semakin menguat.

"Insiden itu semakin memperburuk sentimen, sehingga tekanan jual kian dominan. Karena pasar saham itu kan sangat sensitif terhadap stabilitas politik," ujar Rani.

Rani menilai pasar masih akan merespon negatif apabila demonstrasi masih terjadi dan tuntutan-tuntutan masyarakat belum dipenuhi. Sehingga pemerintah perlu bergerak untuk mengambil langkah mitigasi yang bisa menyelesaikan masalah.

"Karena sekarang yang akhirnya masyarakat tuntut adalah akuntabilitas, keadilan di mana apakah polisi itu akan mengusut. Akan sangat sulit ya untuk memprediksi bagaimana pergerakan saham nanti," ujar Rani.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, selama perdagangan antara tanggal 25-29 Agustus, Index Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung fluktiatif. IHSG belum kembali menyentuh angka 8.000an seperti di pertengahan Agustus.

Di hari Jumat (29/8/25), IHSG sempat merosot hingga 2,27% ke level 7.700an. Ini penurunan paling dalam di seminggu terakhir. Meski tidak turun melebihi 5% dan mengakibatkan suspension trading, pasar masih harus tetap waspada.

"IHSG ambruk 7% dalam satu sesi hingga memicu suspension trading akibat krisis politik revisi RUU TNI. Ini bukti nyata bahwa risiko politik bisa menyalakan panic selling jika eskalasi meluas," kata Rani.

Baca Juga:
48 Jam Lebih Demonstrasi “Tolak Tunjangan DPR”, Apa yang Perlu Kamu Tahu? 

Potensi Kerugian dari Kondisi Politik Tak Stabil

Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menyebut beberapa kerugian akibat ketidakstabilan kondisi dalam negeri khususnya di bursa saham.

Pertama, capital outflow atau keluarnya dana dari Indonesia. Artinya, investor asing menganggap Indonesia bukan negara yang aman untuk menamkan modal.

Kedua, kondisi usaha dalam negeri Indonesia berpotensi ikut terdampak dengan tersendatnya investasi ke perusahaan.

“Investor ritel juga akan melakukan tindakan serupa (keluar dari pasar modal). Ketidakstabilan politik akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi,” ujar Huda.

Ketiga, pembangunan di sektor riil terhambat karena tidak ada modal.

“Investor tidak akan percaya lagi. Akibatnya investor akan mengurungkan niat berinvestasi di Indonesia,” katanya.

Bank Indonesia mencatat ada pergerakan signifikan di pasar keuangan domestik sejak 25-28 Agustus. T ercatat modal asing keluar bersih mencapai Rp250 miliar dari berbagai instrumen investasi. Angka tersebut menunjukkan dinamika investasi asing di Indonesia yang perlu dicermati. Meskipun ada aliran masuk di beberapa sektor, totalnya tetap menunjukkan outflow. Penarikan modal ini terutama terlihat di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Padahal, investasi dana asing jadi salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan kinerja pertumbuhan ekonomi pada sisa tahun 2025. Investasi asing memegang peran penting sebagai stabilitator pertumbuhan ekonomi di tengah kontraksi konsumsi pemerintah dan melambatnya konsumsi masyarakat.

Tak hanya itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, ketidakmampuan pemerintah menangani krisis politik akan berdampak pada Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index). Saat ini Indonesia berada di posisi ke-40, turun 13 angka yang sebelumnya berada di peringkat 27.

“Indikator yang menyebabkan penurunannya yang paling besar itu adalah government effectiveness. Itu kan sudah menunjukkan bagaimana sebetulnya perspektif investor luar terhadap Indonesia,” kata Faisal.

Langkah Mitigasi Mengembalikan Kondisi Pasar

Meski Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan pernyataan belasungkawa merespon adanya korban jiwa di demonstrasi.

Menurut Faisal, perlu ada langkah nyata untuk merespon keresahan masyarakat. Misalnya dengan penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia, serta menerapkan komunikasi yang sensitif publik.

“Pemerintah bertindak terhadap protes dan keresahan masyarakat terhadap kondisi para elit politik yang ada di Indonesia ini kan sebetulnya mesti direspons dengan bijak dan dengan hati Nurani,”

Ia juga menekankan penyelesaian yang tidak mengedepankan kekerasan.

“Jadi ini yang dipersepsikan kemudian akan buruk jika malah justru bertindak represif, dijawab dengan represif dan malah justru tidak manusiawi,” kata dia.

Sementara itu, menurut Lucky sentimen pasar masih bisa diredam asalkan komponen-komponen di dalamnya mampu mengambil sikap. Contohnya, ia berharap sektor swasta dapat menjaga kualitas transaksi perdagangan. Sektor pemerintahan pun dituntut untuk tetap membuktikan bahwa perdagangan tetap jalan, tidak menghindar apalagi ikut membatasi.

"Saya kira itu upaya untuk ikut serta ya, walaupun tidak memberikan dampak langsung kepada keuangan, tapi itulah sentimen. Jadi ada window, ada jendela yang memang harus mereka ambil peran supaya sentimennya dapat terjaga," ucap Lucky.

Baca Juga:

• Aksi #BubarkanDPR: Gerakan Organik atau Ditunggangi?
• Banyak Napi Korban Jebakan Aparat, Ada Celah di Aturan Hukum