Dengarkan

KBR, Jakarta- Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengeklaim tidak ada penggusuran semena-mena di sekitar kawasan IKN. Klaim itu ia sampaikan di hadapan Komisi Pemerintahan (II) DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Bambang menyebut, masih ada bangunan yang dibangun tidak sesuai tata ruang. Karena itu, otorita mengaku ingin membangun sesuai tata ruang yang ada.

"Di satu sisi kami ingin menjaga tata ruang yang baik, sehingga kawasan itu harus ditata secara humanis. Sehingga Bapak Ibu yang pernah ke sana pasti melihat begitu euforianya pembangunan di sekitar kawasan, sehingga ada kecenderungan mereka-mereka yang membangun tidak mengikuti aturan yang ada. Jadi, izinkan kami tetap menata sesuai tata ruang, dan tentu saja itu tidak termasuk dalam tanda petik apa yang diwartakan sebagai penggusuran," kata Bambang dalam RDP dengan Komisi II DPR RI, Senin, (18/3/2024).

Bambang menceritakan, saat ini otorita sedang mengembangkan satu daerah yang berfungsi sebagai living heritage museum. Kata dia, di daerah tersebut ada satu masyarakat adat, dan semula akan dipindahkan karena proyek pengendalian banjir.

"Tetapi dengan diskusi yang cukup baik, dengan sosialisasi yang cukup baik, dengan deputi kami sosial budaya Pak Alimudin ini rajin berdialog dengan masyarakat. Pada akhirnya ada solusi teknologi sehingga mereka tidak jadi dipindahkan. Ini akan menjadi salah satu kawasan yang menurut hemat kami nanti percontohan Insyaallah ke depan bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara kita di lapangan," imbuhnya.

Dugaan Teror dan Intimidasi

Pada 8 Maret lalu, sekitar 200 warga Pamaluan dan Sepaku, Penajam Paser Utara di IKN diundang dalam pertemuan mendadak oleh Deputi bidang Pengendalian Badan Otorita Ibukota Nusantara (OIKN). Salah satunya adalah komunitas warga Kampung Sabut di Kelurahan Pemaluan.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Melky Nahar menyebut, mereka mendapat teror dan intimidasi melalui surat undangan dan surat teguran yang baru diberikan satu hari sebelum pertemuan.

Melky menuntut Presiden Jokowi termasuk Kementerian ATR/BPN dan Badan Otorita IKN segera menghentikan upaya paksa menggusur rumah-rumah warga.

"Karena warga punya hak yang sama gitu, ya, atas tanah, atas ruang hidupnya. Kami mendesak pemerintah untuk segera hentikan upaya paksa ini. Pastikan warga tetap bertahan di situ, pemerintah justru mesti memberikan legalitas secara hukum terhadap warga, sehingga mereka punya kedaulatan penuh atas ruang hidupnya," katanya, Kamis, 14 Maret 2024.

Merespons hal itu, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono membantah telah merelokasi paksa masyarakat adat. Bambang mengaku telah membentuk forum komunikasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan para investor yang masuk ke IKN.

Baca juga:

• Pengusiran Paksa Masyarakat Adat IKN, Ini Kata AHY

Editor: Sindu