Dengarkan

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye. Namun saat berkampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Menurut Jokowi tindakan itu dibolehkan karena presiden maupun menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai acara serah terima pesawat Hercules dan Panther di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam acara itu, hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, presiden itu boleh lho memihak, tapi yang terpenting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh lah. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik," ucap Jokowi, Rabu (24/1/2024).

Jokowi mengatakan kembali presiden boleh berkampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurutnya aturan yang ada hanya melarang presiden menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Soal rekomendasi agar menteri yang berkampanye dalam Pemilu 2024 mundur, menurut Jokowi itu disesuakan dengan aturan yang berlaku.

"Itu pegangannya aturan, kalau aturannya boleh ya silakan kalau aturannya enggak boleh, tidak," ucap Jokowi.

Cawe-cawe

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan cawe-cawe terhadap Pilpres 2024 menjadi tanggung jawab moral dirinya sebagai presiden. Hal itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

"Cawe-cawe itu kan sudah saya sampaikan bahwa saya cawe-cawe itu saya sampaikan menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab saya sebagai Presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024," kata Jokowi.

"Ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu berjalan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa," imbuhnya.

Jokowi berdalih, dirinya tak bisa tinggal diam bila ada riak-riak politik yang mengancam negara dan bangsa.

Baca juga:

• Istana Bantah Cawe-cawe Jokowi untuk Pengaruhi Hasil Pemilu
• Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi Kembali Berembus

Editor: Wahyu S.