Dengarkan

KBR, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan berusia 100 hari pada 28 Januari 2025. Selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, masyarakat masih tidak puas dengan kondisi perekonomian saat ini.

Ini terungkap dalam Survei yang dirilis Litbang Kompas belum lama ini. Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya mencapai 74,5 persen.

Faktor utama ketidakpuasan berasal dari masalah bantuan sosial (Bansos) yang dianggap tidak merata, dan tidak tepat sasaran, serta kebijakan yang tidak pro-terhadap masyarakat.

Survei ini dilakukan pada 4-10 Januari 2025 dengan melakukan wawancara secara tatap muka terhadap 1.364 responden. Sampel diambil secara secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Dengan margin of error ± 2,3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati menyebut hasil survei tersebut tak lepas dari kebijakan yang kini mulai direalisasikan.

Dia menegaskan sejauh ini pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmennya terhadap rakyat. Semisal dengan penghapusan utang petani, nelayan, dan UMKM.

“Dalam tiga bulan terakhir sudah terlihat kan beberapa program yang konkret yang itu dirasakan langsung masyarakat seperti contohnya sudah memulai realisasi Makan Bergizi Gratis dimulai bertahap sejak 6 Januari 2025. Lalu di Februari juga pemerintah akan memberikan kado ulang tahun berupa fasilitas cek kesehatan gratis di puskesmas-puskemas di seluruh Indonesia,” ucapnya kepada KBR, Senin, (20/1/2025).

Adita memastikan pemerintah akan terus berupaya memperbaiki sejumlah sektor yang masih tidak memuaskan public.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai positif kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 100 hari masa kerja pemerintahan mereka.

Namun, ia tetap mendorong agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan perbaikan apabila ada kekurangan dalam menjalankan tugas.

"Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya. Sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat," ucap Puan kepada wartawan, Selasa (21/1).

Puan juga meminta kepada seluruh anggota DPR RI untuk turut mengawal program-program pemerintah.

Baca juga:

• Reforma Agraria di 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Ini Catatan KPA
• Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Dari Tebalnya Impunitas hingga Pembatasan Ruang Sipil

PR pemerintah

Kalangan buruh menilai hasil survei Litbang Kompas soal kepuasan 100 hari kinerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejalan dengan fakta lapangan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat menyebut masih banyak PR yang harus segera diselesaikan Prabowo-Gibran. Salah satunya soal pengendalian harga bahan pokok.

"Menurunkan harga mbak menurunkan harga yang sering saya sampaikan turunkan harga bahan pokok bahan dasar bahan pangan itu penting banget gitu ya. Jadi ketika ada kenaikan upah pun itu bisa kerasa gitu loh. Jadi kalau ini kenaikan upah kan dalam tanda kutip menjadi tidak berdampak menjadi sia sia karena bahan pangan bahan pokok itu ikutan naik. Nah harapan saya Pak Prabowo bisa naik menurunkan harga pangan harga bahan, 20 aja. Pak Prabowo masih belum maksimal untuk menciptakan lapangan pekerjaan.," ujar Mirah kepada KBR, Senin (20/1/2025).

Catatan lain yang perlu diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran menurut Mirah adalah persoalan barang impor yang masih menjadi hambatan produk lokal berkembang, utamanya sektor tekstil hingga besi dan baja. Menurutnya harus ada perbaikan alur distribusi ekonomi yang tegas.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini memandang implementasi program Prabowo-Gibran untuk usaha kecil masih belum jelas arahnya.

Ia mencontohkan seperti penghapusan kredit macet UMKM dan pelibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dirasa belum merata.

Tak hanya itu, ia juga memprediksi kedepan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal juga masih terus menghantui.

"Di tiga bulan ini saya rasa masih perlu banyak yang dicermati yang terkait dengan kebijakannya. Perekonomian Indonesia dari sisi pertumbuhan nya, ini juga mungkin masih belum terlihat pertumbuhan yang signifikan. Yang kedua adalah masih banyak PHK. kita masih menunggu janji sebetulnya," ujar Eisha di acara Ruang Publik KBR, Selasa (21/1).

Eisha Maghfiruha juga memprediksi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di tahun 2025 masih sulit untuk dicapai.

"(Pertumbuhan ekonomi di) 4 persen, atau 5 persen. Tapi kita nggak mau cuma segitu aja, kan kita juga punya visi yang tinggi gitu ya. Saya rasa prioritas pertama dari pemerintah ini bagaimana mengembalikan lagi sektor produksi kita supaya bisa meningkat. itu yang menjadi tantangan ke depan ya, supaya persepsi masyarakat juga mungkin 'Ah ini cuma janji populis saja di awal gitu' ya jangan sampai seperti itu," katanya.