Dengarkan

KBR, Bogor – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap sejumlah modus kecurangan pengelolaan anggaran di pemerintah daerah. Hal itu diungkap Pelaksana Tugas (Plt.) BPKP Muhammad Yusuf Ateh saat Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024).

"Pertama manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran arahnya ke mana, mau dipotongnya ke mana kami masih lihat itu. Kemudian yang paling banyak juga suap dan gratifikasi," kata Ateh.

Modus lain yang masih sering ditemukan BPKP adalah nepotisme dan kronisme dalam perizinan, penyalahgunaan dibalik diskresi kebijakan, penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa, serta pungutan liar dalam pemberian layanan atau perizinan.

Ateh juga menyebut masih terdapat tantangan besar dalam pembangunan nasional, yang utamanya disebabkan oleh perencanaan anggaran yang kurang efektif dan efisien.

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya penyelesaian masalah perencanaan dan penganggaran, peningkatan ruang fiskal daerah, serta penguatan pengendalian kecurangan. Tiga area itu perlu diprioritaskan guna memastikan keberhasilan pembangunan di daerah.

"Kami siap kalau teman-teman di pemda yang mau membenahi perencanaan anggaran, sehingga benar-benar 100 persen anggaran APBD-nya itu bisa bermanfaat, bisa efektif, bisa efisien. Paling tidak 80 persen saja, itu pasti lain pertumbuhannya," tambahnya.

Yusuf Ateh menambahkan, masih terdapat peluang besar dalam memperbaiki ruang fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai sektor potensial. BPKP akan membantu pemerintah daerah (Pemda) melakukan pembenahan dan perencanaan, sehingga APBD dapat lebih efektif, efisien, serta berdampak signifikan pada pembangunan daerah.

Baca juga:

• Masih Banyak Desa Gunakan Anggaran Penurunan Stunting untuk Rapat
• Kejaksaan Tuding BPKP Bikin Lamban Pengusutan Kasus Korupsi