"Kami sendiri tidak sepakat dengan ADP, karena proses penjuriannya yang dadakan, kemudian juga tidak transparan."
Penulis: Sindu
Editor: Tim KBR
KBR, Jakarta- Penyelenggaraan Anugerah Dewan Pers (ADP) 2025 menuai kritik dan penolakan. Salah satunya dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, organisasi konstituen Dewan Pers.
Penolakan bahkan sudah dilayangkan AJI Indonesia sejak Minggu, 7 Desember 2025, sebelum acara puncak ADP digelar.
Dalam rilisnya AJI mengeluarkan empat desakan:
- Mendesak pembatalan ADP 2025, karena prosesnya tak partisipatif dan transparan. Mengembalikan proses ADP seperti semula.
- Mendesak Dewan Pers fokus pada pemulihan prasarana dan akses bagi jurnalis dan media di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Lebih bijak, ADP tahun ini dibatalkan dan lebih berempati terhadap kondisi media dan jurnalis yang terkena bencana.
- Meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung membatalkan penggunaan ruangan di Balai Kota untuk ADP 2025. AJI Indonesia menilai, dukungan pemprov untuk acara ini kurang tepat, lantaran proses ADP 2025 tak transparan.
- Dewan Pers duduk bersama 11 lembaga konstituen untuk menyelamatkan integritas ADP 2025.
Sekjen AJI Indonesia, Bayu Wardhana menyebut, penghargaan ADP 2025 yang cacat secara proses, justru bakal memberi kesan negatif ke siapa pun penerimanya. Sebab, sebagian masyarakat paham, banyak penghargaan diberikan karena ada imbal balik antara panitia dan penerimanya.
"Anugerah Dewan Pers sejak 2021 adalah sebuah penghargaan yang integritasnya masih terjaga. Namun, jika proses ADP 2025 dilakukan secara tertutup, sembunyi-sembunyi dalam gelap, maka dikhawatirkan publik akan menilai ADP ini sama seperti halnya penghargaan lain yang berbayar," ujar Bayu dalam rilis pers AJI Indonesia, Minggu, 7 Desember 2025, seperti dikutip KBR.
ADP 2025 Tetap Digelar
Tetapi, desakan itu tak membuat Dewan Pers membatalkan ADP 2025. Rabu malam, 10 Desember 2025, acara tersebut digelar di Balai Kota Jakarta. Tema ADP 2025 kali ini adalah "Tegas Menjaga Kemerdekaan Pers".
Tiga orang dianugerahi gelar tersebut, yaitu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sebagai Tokoh Kemanusiaan dan Perdamaian. DP mengklaim, JK konsisten memperjuangkan kemerdekaan pers dan stabilitas demokrasi sejak awal Reformasi.
Lalu, Jakob Oetama penerima kategori Tokoh Pers. Salah satu pendiri Harian Kompas ini dikenal dengan prinsip "jurnalisme yang bijak dan humanis". Ia membangun Kompas menjadi salah satu media tepercaya di Indonesia. Jakob dikenang sebaga sosok pemimpin rendah hati, juga guru bagi banyak wartawan.
Ketiga, untuk kategori Wartawan Tangguh, DP memilih Muhamad Rifky. Ia bekerja di sebuah perusahaan di Kabupaten Serang, Banten. Rifky menjadi korban pengeroyokan saat meliput agenda sidak KLHK di lingkungan PT Genesis Regeneration Smelting (GRS), 21 Agustus 2025.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat mengatakan, ADP adalah ajang apresiasi tertinggi yang didedikasikan bagi insan pers sebagai pilar keempat demokrasi.
"Dewan Pers berkomitmen untuk terus membersamai dan memperkuat pers di Indonesia. Kami berupaya keras memastikan kebebasan pers berjalan beriringan dengan tanggung jawab dan kepatuhan pada kode etik jurnalistik," kata Komaruddin dalam sambutannya, Rabu, 10 Desember 2025.
Respons AJI Indonesia dan Klaim Dewan Pers
Usai ADP 2025, Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida menolak berpendapat terkait penganugerahan tersebut, termasuk soal tiga sosok penerima penghargaan.
"AJI tidak akan berkomentar soal pemenang ADP, karena kami sendiri tidak sepakat dengan ADP, karena proses penjuriannya yang dadakan, kemudian juga tidak transparan. Jadi, kita dari awal sudah menolak ADP, jadi kami enggan mungkin berkomentar soal siapa yang menang ADP," kata Nany, Jumat, 12 Desember 2025.
AJI Indonesia juga menolak berkomentar soal ketiadaan tokoh perempuan dalam penerima ADP 2025.
Sementara itu, Dewan Pers juga tak menanggapi pertanyaan via WhatsApp yang diajukan KBR kepada Maha Eka Swasta, terkait penolakan proses ADP 2025.
Maha Eka adalah anggota Dewan Pers, ketua Komisi Informasi dan Komunikasi, yang juga ketua panitia ADP 2025.
Tetapi, dalam sambutannya saat ADP 2025, Maha Eka mengatakan, proses pemilihan penerima anugerah dilakukan melalui musyawarah sembilan anggota Dewan Pers pada awal Oktober 2025, serta melalui rembuk bersama konstituen Dewan Pers.
"Dari proses itu terpilih tiga figur yang paling layak menerima penghargaan pada malam hari ini," ujar Maha Eka.
Sekilas tentang ADP
ADP mulai diselenggarakan pada 2021. Kala itu, AJI Indonesia menilai, proses penyelenggaraan ADP partisipatif melibatkan 11 lembaga konstituen Dewan Pers, yaitu AMSI, AJI, ATVSI, IJTI, PRSSNI, PFI, PWI, ATVLI, JMSI, SMSI, dan SPS.
Penghargaan diberikan kepada jurnalis, perusahaan pers/media, lembaga yang mendukung pers maupun pada tokoh perorangan. Dalam prosesnya, setiap organisasi konstituen mengusulkan nama-nama nominasi pada tiap kategori. Ada pula tim juri yang dibentuk dari perwakilan lembaga konstituen.
Pada 2024, tidak ada calon yang memenuhi standar minimal penilaian dan kualifikasi yang ditetapkan dewan juri untuk kategori tokoh masyarakat.
Peraih ADP 2024 adalah Hendra Eka (Jawa Pos) untuk Kategori Wartawan dan Radio Elshinta untuk Kategori Media. Lalu, ada Prof. Ichlasul Amal penerima ADP 2024, kategori lifetime achievement.
Mengutip anugerah.dewanpers.or.id, salah satu tujuan ADP adalah mengapresiasi dan menghormati tokoh nasional yang memiliki kontribusi besar dalam upaya memperkuat demokrasi melalui komunikasi dan diplomasi untuk perdamaian dan persatuan bangsa.
Baca juga:
