"Berarti pemerintah tidak belajar dari peristiwa haji yang lalu yang ini terkait dengan keamanan pangan ,"
Penulis: Heru Haetami
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Jakarta- Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengungkap banyak jemaah mengalami diare selama penyelenggaran ibadah haji 2024. Itu sebab, Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah mengevaluasi layanan konsumsi yang digunakan untuk para jemaah haji.
“Saya juga baru dapat laporan jemaah haji dari embarkasi Solo ya, dari Sumatera Barat, Solo, Lampung, Surabaya, ternyata mereka juga masih mendapatkan hampir 100-an itu yang mengalami diare. Walaupun kemudian itu bisa ditangani. Berarti pemerintah tidak belajar dari peristiwa haji yang lalu yang ini terkait dengan keamanan pangan ya,” kata Luluk, saat rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (1/7/2024).
Baca juga:
Luluk meminta pemerintah memperhatikan persoalanan keamanan dan kelayakan konsumsi jemaah.
“Konsumsi bukan hanya gizi dan protein, melainkan juga kelayakan dari makanan itu sendiri juga harus diperhatikan. Pemilihan rekanan harus sesuai, pemerintah harus transparan ketika lelang masalah katering,” ujar dia.
Panitia Khusus
DPR RI sepakat membentuk panitia khusus (pansus) haji untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2024. Ketua Timwas Haji, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, deretan persoalan dan temuan yang muncul dalam pelaksanaan Haji 2024 meliputi banyak hal. Antara lain terkait dengan perbedaan data jumlah jemaah haji yang dimuat dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan temuan yang ada di lapangan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Agama DPR, Abdul Wachid mengatakan, timwas haji juga masih menemukan persoalan berbagai fasilitas untuk jemaah haji.
“Beberapa masukan-masukan dan kritikan terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini, memang masih banyak temuan-temuan yang terkait dengan persoalan masalah katering, persoalan masalah pemondokan, persoalan masalah tenda di arafah dan mina. Ini juga berkembang terkait dengan persoalan masalah pembayaran dam,” ujar Abdul usai pertemuan antara timwas, dirjen haji, dan umrah di Madinah, Minggu, (23/06/2024).
Wakil Ketua Agama DPR, Abdul Wachid mengatakan, hampir semua fraksi yang tergabung dalam timwas haji setuju membentuk pansus haji. Menurutnya, pansus bisa membenahi penyelenggaraan haji di tahun yang akan datang.
