KBR, Jakarta - Sistem Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperkirakan menjadi salah satu pilihan pengalihan subsidi atas dampak kenaikan BBM bersubsidi.
Penulis: Nur Azizah
Editor:
KBR, Jakarta - Sistem Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperkirakan menjadi salah satu pilihan pengalihan subsidi atas dampak kenaikan BBM bersubsidi. Meski begitu, anggota Pokja APBN Tim Transisi Arif Budimanta mengaku masih memverifikasi ulang sejumlah data masyarakat yang terdampak. Pasalnya tim transisi menilai pemberian BLT seringkali malah menimbulkan kesenjangan sosial antar masyarakat.
"Target misalnya 15,5 juta untuk mendapatkan BLT dalam jangka waktu tertentu entah tiga bulan atau enam bulan. Nah secara teknikal 15,5 juta ini, kan, harus presisi karena kita tidak mau di lapangan terjdi riak-riak persoalan kok kenapa kami yang enggak mampu perasaannya enggak dapat," kata Arif kepada wartawan, Rabu (24/9).
Lebih lanjut, Arif mengatakan, saat ini masih mengkaji data orang miskin dari Kementerian Koordintor Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra). Dari data tersebut, pemerintahan Jokowi-JK akan memetakan program kompensasi dari penaikkan BBM bersubsidi. "Jadi ini sekarang semua data lagi juga kita minta supaya ke depan itu bias dikonsolidasikan. Data yang ada di BPS, Menkokesra, TMP2K terkait misalnya dengan perlindungan sosial terhadap masyarakat yang mendapatkan resiko terhadap kenaikan BBM," kata dia.
Sebelumnya Tim Transisi mengaku masih mengkaji konsep pengalihan subsidi atas kenaikan BBM. Kajian tersebut dilakukan untuk menghindari laju inflasi akibat bertambahnya angka kemiskinan yang timbul dari rencana tersebut. Untuk itu tim transisi masih menganggap pemberian bantuan diperlukan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Editor: M Irham
