Dengarkan

Audio ini dihasilkan oleh AI

KBR, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet untuk ketiga kalinya, meski belum genap satu tahun menjabat. Bongkar pasang yang kerap dilakukan ini menimbulkan banyak pertanyaan publik, apakah reshuffle ini benar-benar untuk memperkuat kinerja, atau justru sekadar konsolidasi politik?

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri mengatakan reshuffle kabinet tidak bisa dilihat hanya sebagai langkah evaluasi rutin. Menurutnya, ada pesan politik yang hendak ditegaskan Prabowo.

“Kalau presiden melakukan reshuffle, itu artinya sedang melakukan tata ulang terhadap orang-orang yang membantunya di kabinet. Pesan paling besarnya adalah ini sebagai bentuk memperkuat lagi power atau kekuatannya sebagai presiden, sekaligus otoritasnya,” ujar Aisah dalam siaran Ruang Publik KBR, Jumat (19/9/25).

Dominasi Gerindra

Aisah mencatat, dari 17 wajah baru yang masuk dalam reshuffle terakhir, sekitar 50 persen merupakan orang dekat Prabowo. Mereka berasal baik dari kader Gerindra maupun individu yang selama ini mendukung karier politiknya.

“Ada 8 dari 17 nama baru itu merupakan orang-orang dekat Prabowo. Jadi, jelas ada upaya memperluas dan memperkuat lingkaran dalamnya di pemerintahan,” jelasnya.

Namun, Aisah mengingatkan tidak semua nama yang masuk memiliki kompetensi sesuai bidang yang mereka emban.

“Kalau reshuffle murni untuk meningkatkan kinerja, mestinya yang ditempatkan adalah figur-figur yang punya kapasitas di bidang itu. Kenyataannya, tidak selalu begitu. Jadi ini menjadi pertanyaan besar buat saya,” tegasnya.

Minim Perencanaan dan Kursi Kosong

Reshuffle kali ini juga meninggalkan catatan lain yaitu adanya kursi yang dibiarkan kosong beberapa waktu sebelum akhirnya diisi. Menurut Aisah, hal ini menunjukkan perombakan dilakukan tanpa perencanaan matang.

“Justru ini memperlihatkan bagaimana evaluasi itu dilakukan kurang optimal. Tidak seharusnya ada kekosongan yang terlalu lama di jabatan penting,” katanya.

Fenomena lain yang menonjol adalah masuknya tokoh-tokoh yang dinilai mendapat posisi sebagai bagian dari politik balas budi.

“Politik balas budi itu tren yang sudah berlangsung sejak pemilu langsung. Menyedihkan ketika penempatan orang-orang penting lebih karena kedekatan personal dan balas budi, bukan kapasitas,” ungkap Aisah.

Di sisi lain, jumlah menteri dan pejabat tinggi yang terus bertambah juga memunculkan persoalan baru. Kabinet dinilai semakin gemuk, sehingga berpotensi memperlemah efektivitas.

“Semakin gendut pemerintahan, semakin sulit koordinasi antar kementerian. Kompleksitas meningkat, evaluasi makin berat, dan jangan lupa ada risiko pemborosan anggaran negara,” tambahnya.

Sektor Strategis dan Agenda Politik

Meski demikian, Aisah mengakui ada sejumlah sektor yang ingin diperkuat lewat reshuffle, seperti program makan bergizi gratis, penguatan koperasi, hingga reformasi kepolisian.

Namun ia menekankan, perombakan kabinet kali ini tetap tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik.

“Ada upaya penguatan political power Prabowo dengan memasukkan orang-orang yang punya latar belakang kedekatan personal ataupun institusional melalui Gerindra,” jelasnya.

Dengan reshuffle yang diduga sarat kepentingan politik, Aisah mengingatkan agar pemerintah tidak kehilangan arah.

“Reshuffle bukan hanya permainan elit atau bagi-bagi kue kekuasaan. Seharusnya ini berbasis pada kepentingan publik. Itu yang semestinya jadi tujuan utama,” jelasnya.

Alasan Istana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan kabinet jilid kedua pada Senin (8/9/2025).

Prasetyo menyebutkan, reshuffle dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima Prabowo.

"Atas berbagai perkembangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian," kata Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin, dikutip dari ANTARA.

Parpol Bantah Muatan Politis Reshuffle

Partai Demokrat membantah reshuffle kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto bermuatan politis.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pergantian menteri ini murni hak prerogatif presiden.

Ia menjelaskan reshuffle ini dilakukan sebagai upaya untuk mensinkronkan dan mempercepat pencapaian program-program prioritas pemerintah, utamanya terkait kesejahteraan masyarakat.

"Kami melihatnya reshuffle yang dilakukan oleh bapak Presiden Prabowo ini murni karena keinginan yang kuat untuk menunjukkan kinerja terbaik. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau jadi aspirasi masyarakat itu benar-benar bisa dipenuhi oleh Bapak Presiden. Karena beliau ingin agar pembantunya di kabinet itu bisa mewujudkan kinerja nyata yang benar-benar berdampak. Jadi ini murni," ujar Herzaky kepada KBR, Jumat (19/9/2025).

Demokrat Dukung Penuh Presiden

Herzaky juga menegaskan Demokrat mendukung penuh langkah-langkah Presiden untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

"Demokrat siap jika ada kader-kader kami yang dipanggil untuk mengisi pos manapun di pemerintahan, karena ini merupakan komitmen total kami untuk membantu Pak Prabowo. Kesuksesan Pak Prabowo adalah kesuksesan partai Demokrat," katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut pihaknya bersyukur salah satu kadernya yakni Afriansyah Noor diangkat menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) usai sempat menjabat Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Demokrat pun berharap Afriansyah bisa memberikan kontribusi nyata.

"Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Prabowo atas kepercayaan beliau kepada salah satu kader kami. Kepada bang Afriansyah kami berharap beliau bisa memberikan kinerja yang optimal juga dalam waktu yang tersisa ini, khususnya terkait dengan ketenagakerjaan dan demi kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Jatah PKB Bertambah di Kabinet

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga mengatakan pihaknya bersyukur dan berterima kasih kepada Prabowo yang memberi kepercayaan kepada kader PKB Farida Farichah untuk menjabat Wakil Menteri Koperasi.

"Ya bersama-sama selalu happy (senang) lah. Tentu bersyukur, berterima kasih atas kepercayaan Pak Presiden, kepada kader muda PKB yang diberi mandat Wakil Menteri Koperasi. Mandat yang penting untuk membantu suksesnya koperasi di Tanah Air," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/9/2025).

PDIP Menghormati

Dilain pihak, PDI Perjuangan menegaskan partainya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi atau Hendi dari jabatannya.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menyebut partainya tak mempermasalahkan reshuffle Hendi, meski saat ini tak ada kader PDIP di kabinet Merah Putih.

"PDI Perjuangan itu adalah organisasi partai politik yang sangat menghormati prinsip-prinsip bernegara. Salah satu prinsip bernegara kita adalah kekuasaan eksekutif itu berada di tangan presiden. Keputusan reshuffle kami hormati, karena memang Pak Hendi juga sudah cukup lama di situ," kata dia kepada wartawan di Komplek DPR/MPR pada Kamis (18/9/2025).

Rekam Jejak Reshuffle Prabowo

Awalnya, Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024. R

Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo.

Padahal, Jokowi baru melakukan reshuffle Kabinet Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.

Kemudian, reshuffle jilid kedua dilakukan pada 8 September 2025, lalu jilid ketiga dilanjutkan 17 September 2025.

Daftar 11 Pejabat Baru yang Dilantik 17 September 2025

1. Djamari Chaniago – Menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).

2. Erick Thohir – Dipercaya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

3. Afriansyah Noor – Kembali menempati posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

4. Farida Farichah – Dilantik menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop).

5. Rohmat Marzuki – Diangkat sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut).

6. Angga Raka Prabowo – Dipercaya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

7. M. Qodari – Ditetapkan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

8. Jenderal Polisi (HOR) Ahmad Dofiri – Dipercaya sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

9. Nanik Sudaryati Deyang – Dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

10. Soni Sanjaya – Turut menduduki jabatan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

11. Sarah Sadiqa – Resmi menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Obrolan lengkap episode ini bisa diakses di Youtube Ruang Publik KBR Media

Baca juga:

- Kontroversi Rencana Pembagian 330 Ribu Smart Digital Screen ke Sekolah

- Cari Kerja Sulit, Job Fair Bisa jadi Solusi?