"Demokrasi itu membutuhkan oposisi, membutuhkan kelompok politik yang masyarakat yang tugasnya mengawasi di luar pemerintahan."
Penulis: Shafira Aurel
Editor:
KBR, Jakarta– Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai jika seluruh partai politik merapat ke pemerintah, maka akan menyebabkan kebebasan berpendapat masyarakat sipil semakin dikekang.
Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana mengingatkan pentingnya peran oposisi di kubu pemerintahan.
Kata dia, oposisi memiliki peran penting sebagai check and balance dalam seluruh kebijakan yang diterapkan dalam pemerintah.
Ia mengatakan demokrasi yang baik adalah demokrasi yang transparan, berimbang, dan berpihak pada masyarakat.
"Saya pikir kalau semua merapat ke pemerintahan ini berbahaya. Dan sekali lagi pemerintahan demokrasi itu membutuhkan oposisi, membutuhkan kelompok politik yang masyarakat yang tugasnya mengawasi di luar pemerintahan. Sehingga ada kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa. Tugasnya mengingatkan, tugasnya mengoreksi," ujar Arif kepada KBR, Rabu (24/4).
Kata dia, merapatnya seluruh partai ke pemerintah akan membuat terjebak menjadi pemerintahan yang otoriter.
Baca juga:
- PKS Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Prabowo, Tapi Ada Syaratnya
- Koalisi atau Oposisi: PDIP Tunggu Mei, PKB Tunggu Angket
Editor: Rony Sitanggang
