Dengarkan

KBR, Jakarta-   Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh rakyat Indonesia bisa mengawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Dalam pidatonya, Megawati menyinggung soal rekayasa hukum yang terjadi jelang Pemilu 2024.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi, itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani," kata Megawati, dalam pidatonya sedara daring melalui media sosial PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023).

Presiden ke-5 RI ini meminta agar Pemilu 2024 menjadi momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik dan bisa mewakili dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia, agar Indonesia bisa menjadi bangsa hebat, unggul dan mandiri.

"Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi, pemilu yang demokratis, yang jujur, adil langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani," kata Megawati.

Baca juga:

• Pelapor: Rakyat Berhak Dapat Legitimate Expectation dari Putusan MKMK
• Ini Dalil Denny Indrayana ketika Minta MKMK Pecat Ketua MK Anwar Usman

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati dalam pidatonya juga menyoroti   keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman. Kata Mega keputusan itu sebagai cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. 

Menurut dia, keputusan MKMK  bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.

"Kita semuanya tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya," urai Megawati.

Mega menegaskan, konstitusi tidak hanya ditaati sebagai hukum dasar tertulis namun   harus  memiliki ruh.

"Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa," ujar dia.

Editor: Rony Sitanggang