"Membangun ibu kota itu tidak bisa instan ya, perlu waktu lama. IKN itu menurut saya untuk bisa sampai benar-benar berfungsi ya jelas lebih lama daripada 10 tahun," ujar Faisal
Penulis: Shafira Aurel, Astri Yuana Sari
Editor: Resky Novianto
KBR, Jakarta- Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meragukan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam empat tahun sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan target tersebut tidak realistis dengan berbagai persoalan yang belum diselesaikan pemerintah. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam proses pembangunan IKN ini.
"Membangun ibu kota itu tidak bisa instan ya, perlu waktu lama. IKN itu menurut saya untuk bisa sampai benar-benar berfungsi ya jelas lebih lama daripada 10 tahun. Ini berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain ya," ujar Faisal kepada KBR, Minggu (27/10).
Mohammad Faisal juga meminta agar pemerintah tidak memaksakan diri dengan berhutang demi mempercepat bangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menyebut nantinya tanggungannya akan memberatkan rakyat.
Faisal juga mengingatkan agar IKN dikebut dengan tidak memberatkan pos anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Kalau kita melihat dari anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kan ini tidak banyak ya untuk IKN, atau berkurang dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi kecepatan pembangunannya kemungkinan besar tidak akan secepat di zamannya Pak Jokowi,” tuturnya.
Pemindahan ASN ke IKN
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan, rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara atau ASN dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak perlu dilakukan berbondong-bondong, tetapi terukur. Sebab, kata Prasetyo, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan pembangunan IKN harus terfokus sesuai target.
"Tiga sampai empat tahun itu adalah target beliau yang itu harus selesai,semua infrastruktur supaya bisa segera dipergunakan baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. (Strateginya seperti apa?) Strateginya ya bangun secepat-cepatnya," kata Prasetyo kepada wartawan, Minggu (27/10/2024).
Prasetyo Hadi menambahkan, untuk kunjungan kerja ataupun pengawasan langsung pembangunan IKN juga tak perlu dilakukan oleh seluruh anggota kabinet. Menurutnya, agar lebih fokus dan IKN bisa selesai sesuai target, pengawasan pembangunan cukup dilakukan oleh kementerian/lembaga kunci, seperti Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Keuangan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. IKN sendiri merupakan proyek warisan pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun, Prabowo menargetkan pembangunan IKN rampung dalam empat tahun. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada hari kedua retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Lebih lanjut, Prabowo berharap Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 sudah bisa diselenggarakan di IKN. Ia juga berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 diselenggarakan di IKN.
Baca juga:
- Presiden Jokowi: IKN Nyaman Dihuni
