Dengarkan

KBR, Jakarta- Sebagian kelompok buruh menyebut kebijakan bantuan subsidi upah (BSU) Rp150 ribu per bulan selama dua bulan hanya solusi sementara bagi masyarakat. Salah satu kelompok buruh tersebut adalah Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI).

Menurut Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, setidaknya ada dua masalah utama yang juga perlu diselesaikan pemerintah, bukan hanya solusi sementara. Yakni, memastikan peningkatan lapangan pekerjaan dan harga pangan yang murah agar roda ekonomi berputar.

Selain itu, Mirah juga menyoroti besaran BSU yang menurun dibanding saat COVID-19, yakni Rp600 ribu. BSU adalah satu dari enam insentif yang akan dikucurkan pemerintah mulai 5 Juni 2025.

“Saat itu UMP-nya Jakarta dijadikan barometer atau patokan untuk memberikan BSU. Nah, harapan saya itu juga dilakukan hal yang sama untuk tahun ini. BSU yang dimaksud diberikan untuk kawan-kawan pekerja buruh yang memiliki atau mendapatkan UMP,” kata Mirah kepada KBR, Selasa, (27/05/25).

Mirah menyebut, saat ini ekonomi buruh sedang susah. Situasi itu diperburuk mahalnya harga sebagian besar bahan pokok. Belum lagi ada PHK massal di berbagai sektor industri.

Karena itu, buruh tak hanya menginginkan insentif yang sifatnya sementara. Perlu pembukaan lapangan kerja baru dan memastikan harga pangan murah dan terjangkau.

Mirah menyebut setidaknya ada lima dorongan dari ASPIRASI:

1. Mendorong pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian bantuan hingga akhir Desember 2025,

2. Mendorong pemerintah memperluas bantuan kepada para buruh yang di-PHK dengan skema bantuan sosial.

3. Mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.

4. Mendorong pemerintah menurunkan harga pangan dan sembako sebesar 20%.

5. Mendorong re-skilling dan upskilling alias fasilitas penambahan keterampilan bagi pencari kerja dan buruh yang kena PHK dengan memberikan kursus atau pelatihan gratis.

Insentif Terbaik

Ekonom dari lembaga kajian ekonomi INDEF, Eko Listiyanto sepakat, bahwa masyarakat Indonesia tah hanya butuh insentif. Menurutnya, enam insentif yang akan diberikan pemerintah memang bakal dapat mendorong daya beli masyarakat. Tetapi, sifatnya sementara. Kata dia, insentif terbaik adalah penciptaan lapangan kerja.

“Sehingga kalau ditanya sebenarnya mesti didorong apalagi untuk pertumbuhan ekonomi, pertama bagaimana bisa mendorong investasi supaya menciptakan lapangan kerja. Jadi, itu titik pentingnya, tidak hanya sekadar angka-angka realisasi investasi, tetapi memang fakta di lapangan terkait bertambahnya sektor industri yang tumbuh,” kata Eko kepada KBR, Selasa, (27/05/25).

Eko bilang, selain penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga juga penting dijaga, terutama bahan pangan. Enam insentif ini diberikan pemerintah lantaran fakta kondisi ekonomi melambat dan perlu ditingkatkan dari sisi konsumsi. Kata Eko, dengan situasi daya beli yang melemah, memang harus ada upaya stimulus dari kebijakan fiskal.

Eko menilai, enam insentif pemerintah memang dapat mendorong tumbuhnya konsumsi yang diharapkan juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi tahun ini. Namun, untuk efektivitasnya, masih perlu diuji pelaksanaannya nanti.

“Nah, terkait dengan efektivitas, ya tentu saja aspek insentif ini akan efektif kalau tepat sasaran. Tepat sasaran ini khususnya harus menyasar pada golongan menengah ke bawah ya, yang memang pada situasi hari ini ekonominya jauh lebih tertekan dibandingkan menengah atas,” kata Eko.

Ia meminta, pemerintah memastikan data penerima insentif yang berupa bantuan juga sesuai agar tepat sasaran. Ia juga menyebut pemerintah perlu mempertimbangkan berapa lama insentif perlu digelontorkan.

Sebab, sumber pendanaan insentif berasal dari APBN yang memiliki keterbatasan. Kata dia, kebijakan pemberian insentif harus terencana dan punya target yang jelas.

Selain itu, ada faktor dari eksternal yang patut jadi perhatian pemerintah. Yakni, peningkatan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, meski kini tengah ditangguhkan 90 hari.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan gejolak ekonomi akan bertambah tinggi ke depan. Itu sebab pemerintah harus bersiap dari sekarang untuk mulai mencari alternatif jika upaya-upaya negosiasi tentang tarif tidak berjalan sesuai rencana.

Efektivitas?

Dari kacamata sebagian kalangan wakil rakyat, enam insentif ini bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, Wakil Ketua Komisi Keuangan (XI) DPR, Hanif Dhakiri mengingatkan efektivitas enam insentif dari pemerintah.

"Insentif bisa efektif mendorong ekonomi jangka pendek, asalkan tepat sasaran dan dieksekusi baik. Dari enam insentif, pembebasan PPN rumah dan diskon pajak kendaraan listrik paling strategis, karena menyasar sektor dengan multiplier effect besar: properti dan manufaktur," ujar Hanif kepada KBR, Selasa, (27/5/2025).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri mengingatkan, insentif bukan satu-satunya jawaban atas perlambatan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan daya beli masyarakat secara struktural. Salah satunya dengan menciptakan lapangan kerja.

“Penting untuk menciptakan lapangan kerja dan memperluas perlindungan sosial, bukan hanya memberi insentif konsumsi,” kata Hanif.

Hanif juga menekankan pentingnya reformasi sektor produktif seperti industri, pertanian, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) digital.

Karenanya dibutuhkan kebijakan fiskal ekspansif terukur, agar anggaran negara bisa digunakan untuk program transformasi, seperti pelatihan vokasi, pembangunan infrastruktur dasar, dan hilirisasi industri.

"Keberanian kita mengubah struktur ekonomi akan menentukan sejauh mana kita bisa keluar dari jebakan stagnasi,” tutup Hanif.

Pertumbuhan Ekonomi Lebih Rendah

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2025 tak sampai 5 persen. Tepatnya, 4,87 persen secara tahunan (year on year) menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024, yang sebesar 5,11 persen, maupun empat 2024, yakni 5,02 persen.

Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 juga terendah sejak 2021. Pada kuartal ketiga 2021, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 3,53 persen. Setelahnya, Indonesia tumbuh di kisaran 4 hingga 5 persen. Namun, lebih sering di atas 5 persen.

Enam Insentif Pemerintah

Belum lama ini, pemerintah mengumumkan telah menyiapkan enam paket stimulus atau insentif bagi masyarakat, dan akan diberikan mulai bulan depan.

Insentif diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah Juni–Juli 2025.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, enam insentif itu disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi masyarakat.

Berikut enam stimulus yang bakal berlaku 5 Juni 2025:

Diskon Transportasi

Mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah. Terdapat tiga jenis diskon transportasi selama dua bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025) antara lain: diskon tiket kereta api 30%, diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%, diskon tiket angkutan laut 50%.

Diskon Tarif Tol

Pemerintah akan memberikan potongan tarif tol 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama dua bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025). Skema program sama dengan pemberlakuan diskon pada Nataru dan Lebaran. Penerapan program ini dijalankam Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perhubungan.

Diskon Tarif Listrik

Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik 50% kepada sekitar 79,3 Juta rumah tangga (Pelanggan ≤1300 VA). Pemberlakuan diskon listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari-Februari 2025. Program ini akan dimulai awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (5 Juni s.d. 31 Juli 2025). Program ini akan dijalankan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Tambahan Bansos

Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/bulan untuk sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Tambahan diberikan dua bulan serta bantuan pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM. Penerapan program dijalankan Kementerian Sosial, Bapanas berkoordinasi dengan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, dan BULOG, terkait stimulus Bantuan Pangan dan SPHP selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000/bulan untuk sekitar 17 juta pekerja dengan gaji hingga Rp3,5 juta atau sebesar UMP/kota/kab yang berlaku, serta 3,4 juta guru Honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025). BSU disalurkan satu kali penyaluran pada Juni 2025. Penerapan program dilakukan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk guru honorer).

Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Perpanjangan diskon 50% dilakukan kembali selama enam bulan bagi pekerja sektor padat karya (periode Agustus 2025-Januari 2026). Penerapan program ini dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga:

- Uang Pesangon PHK Kena Pajak Progresif, Buruh Minta Dihapus

- Pengangguran Naik, Pemerintah Bakal Sulit Menciptakan Lapangan Kerja