LSM HAM Papua NAPAS mencatat sekitar 160 tahanan dan narapidana politik di Papua diperlakukan tidak wajar. Aktivis NAPAS, Penias Lokbere mengatakan, tapol dan napol itu didiskriminasi oleh kepolisian dan petugas lapas tempat mereka ditahan. Kata dia, mer
Penulis: Ade Irmansyah
Editor:
KBR68H, Jakarta – LSM HAM Papua NAPAS mencatat sekitar 160 tahanan dan narapidana politik di Papua diperlakukan tidak wajar.
Aktivis NAPAS, Penias Lokbere mengatakan, tapol dan napol itu didiskriminasi oleh kepolisian dan petugas lapas tempat mereka ditahan. Kata dia, mereka kerap diabaikan ketika sakit.
“Saya pikir itu undang-undangnya sudah ada, aturannya sudah ada. Negara kita ini negara hukum dan negara demokrasi dan semua aturan dan undang-undang itu ada. Tetapi didalam pelaksanaannya beda di Papua secara khusus. Sebelumnya itu sudah ada bukti dengan teman-teman di Papua karena ada beberapa yang meninggal dunia karena memang akses kesehatannya itu terbatas sehingga saya mau menyamapaikan bahwa ada salah satu tahanan yang meninggal karena tidak ada penyediaan fasilitas disana, sering itu mereka tidur disana tanpa alas sehingga mempengaruhi kondisi fisik mereka dan akhirnya meninggal," kata Penias kepada KBR68H di Kantor Kontras.
Penias Lokbere menambahkan, keluarga para tapol dan napol tersebut juga kerap diancam ketika berkunjung ke lapas. Dia berharap, pemerintah segera memperbaiki fasilitas dan infrastruktur lapas di Papua.
Editor: Anto Sidharta
