Pemerintahan saat ini merupakan pemerintahan transisi...
Penulis: Astri Septiani
Editor:
KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut program makan siang paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak ada di APBN 2024.
Hal ini ia sampaikan menanggapi pertanyaan sejumlah anggota dewan soal program tersebut saat rapat kerja bersama Komisi bidang Keuangan DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Termasuk bukan karena kami menghindar, ya. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian tentang makan siang gratis. Kami enggak menjawab karena di APBN kita belum ada. Di 2023 kan belum bapak, 2024 kan tidak ada," kata Sri pada rapat bersama dengan DPR, Selasa (19/03/2024).
Ia menegaskan, belum ada pembahasan mendetail dan spesifik terkait program makan siang di kabinet. Kata dia, pemerintahan saat ini merupakan pemerintahan transisi, karena akan segera berganti kepemimpinan Oktober nanti.
"Dan jangan lupa ini adalah pemerintah transisi. Jadi, kami juga akan lihat sama dengan tradisi transisi, kita akan membantu untuk mendesain APBN transisi itu dengan etikanya 16 Agustus. Tapi, nanti pelaksanaannya untuk pemerintah baru," imbuhnya.
Sebelumnya, sebagian kalangan wakil rakyat di parlemen menyoroti program makan siang yang disinyalir akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Anggota Komisi pendidikan DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo menyebut wacana tersebut terlalu dini dibahas pemerintah. Sebab, pembahasan dilakukan sebelum ada putusan hasil akhir Pemilu 2024. Menurutnya, program tersebut membebani anggaran.
Ditolak Perhimpunan Guru
Sebelumnya, penolakan juga disuarakan sejumlah organisasi pendidikan dan guru. Alasannya menurut Kepala bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, langkah itu sama dengan mengambil hak kesejahteraan guru, terutama honorer.
"Sebagian besar dana BOS itu dibayar untuk gaji guru tenaga pendidik honorer. Ini sama saja seperti memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Karena masih banyak guru-guru yang mengandalkan dana BOS. Kemudian kalau kita lihat data dari tahun 2022 sampai 2023, dana BOS ini justru trennya menurun, ya, kita lihat dari 2022 ke 2023 itu turun hingga Rp539 miliar. Jadi, kami khawatir kalau digunakan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial terutama upah guru honorer," ujar Iman kepada KBR, Minggu, (3/3/2024).
Dia berharap program makan siang gratis tidak dijalankan secara gegabah dan tetap memerhatikan kandungan nutrisi di dalamnya.
"Kalau kita hitung misalkan dana BOS untuk sekolah dasar atau SD itu setahun sekitar Rp900.000. Jika dihitung berarti tiap siswa itu per harinya dapat anggaran Rp2.830. Nah, bagaimana mungkin dengan makan siang gratis yang menurut pemberitaan satu piring sekitar Rp15.000, padahal pembiayaan Rp2.830 saja ini masih kurang," katanya.
Baca juga:
Editor: Sindu
