Dengarkan

KBR, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) merespons dugaan adanya kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat.

Deputi II KSP, Abetnego Tarigan mengatakan dugaan kecurangan yang mencuat di ranah publik perlu segera diusut. Ia pun memastikan bakal terus memantau perkembangan terkait hal tersebut.

“Kalau menurut kita itu yang jadi problem itu penipuannya ya, tindakan-tindakan kecurangannya bukan idenya, ini yang harus di-clearkan, jadi kalau pak wali kota menemukan itu (dugaan kecurangan) ya periksa kepala-kepala sekolahnya itu, kenapa bisa terima (calon siswa) yang dari jauh,” kata Abetnego saat dihubungi KBR, Jumat (7/7/2023).

Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan menambahkan, pihaknya turut mengapresiasi temuan dugaan kecurangan tersebut. Menurutnya, dugaan kecurangan harus ditindaklanjuti lewat proses yang terbuka dan transparan.

Abetnego ingin dugaan tindak kecurangan PPDB diidentifikasi dan ditelusuri.

"Apakah manipulasi alamat yang terjadi, apakah ini murni ketidaktelitian pihak sekolah atau ada permainan dalam proses PPDB tersebut," tuturnya.

Baca juga:

- Zonasi PPDB DIY Hanya 300 Meter, Sultan Minta Aturan Tidak Kaku

- JPPI: Mayoritas Warga Minta Kemendikbud Undur Jadwal Pendaftaran Siswa Baru

Sebelumnya, pemerintah Kota Bogor menerima sekitar 300 aduan mengenai dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 di tingkat SMP hingga SMA dan sederajat. Aduan itu diperoleh setelah Pemkot membuka layanan pengaduan akibat banyak keluhan di media sosial.

Terkait hal itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto melakukan kunjungan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat sejak 5 Juli 2023 yang viral di media sosial terkait kecurangan PPDB SMA negeri jalur zonasi, dengan alamat yang kurang jelas dan aksi titip identitas anak di kartu keluarga (KK).

Editor: Resky Novianto