Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan untuk melakukan operasi tangkap tangan kasus korupsi di Papua. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi dari masyarakat.
Penulis: Radio Swara Nusa Bahagia
Editor:
KBR68H, Jayapura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan untuk melakukan operasi tangkap tangan kasus korupsi di Papua. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi dari masyarakat.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengaku, selama ini memang ada beberapa kasus korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat Papua. Namun tidak bisa langsung ditindaklanjuti sebab KPK harus dilihat memverifikasi kebenaran laporan itu.
“Operasi tangkap tangan itu sangat tergantung dari informasi. Informasi yang disampaikan itu material dan relevan gak? Nah informasi dari masyarakat itu menjadi penting . Kalo KPK di Indonesia bagian barat dan tengah itu karena ada informasi. Nah sekarang anda punya informasi gak? Jadi bukan karena KPKnya tapi karena informasi dari masyarakat,” ujar Bambang dalam kunjungan kerjanya ke Papua beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menambahkan, korupsi merupakan kejahatan terorganisir sehingga informasi dari pelaku kejahatan itu sangat penting.
Terkait hal itu, lanjut Bambang, hingga saat ini sedikitnya ada 10 kasus korupsi di Papua yang tengah dalam penyelidikan dan penyidikan KPK. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada operasi tangkap tangan di Papua. (Andi Iriani)
Editor: Anto Sidharta
