Dengarkan

KBR, Jakarta- Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan anggaran pembekalan atau retreat untuk kepala daerah di Akmil Magelang ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.

"Berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri retreat untuk kepala daerah di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya,"  ujar Hasan kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

"Kalau sebelum rekonstruksi, memang rencananya cost sharing karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari pemda-pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk Diklat dari kepala daerah terpilih," imbuhnya.

Hasan juga menegaskan pembekalan atau retreat kepala daerah terpilih ini penting untuk dilakukan, meski menuai sorotan dari publik.

Pasalnya Hasan menyebut pembekalan kepala daerah ini merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mewajibkan Kementerian Dalam Negeri memberikan pelatihan kepada kepala-kepala daerah yang baru terpilih. Serta ada juga perintah dari undang-undang kepada Lemhannas untuk memberikan Diklat.

"Sekarang diklat-diklat ini disatukan jadi hanya tujuh hari. Jadi Diklat Kemendagri dengan Diklat Lemhanas disatukan. Jadi ini kerja sama antara Kemendagri dan Lemhanas," tuturnya.

"Jadi biayanya pun bisa lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini kepala daerah enggak perlu lagi dua Diklat," tambahnya.

Baca juga:

- Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang: Tiap Pemda Wajib Bayar Rp22 Juta?

Sebelumnya, Pembekalan atau retreat kepala daerah terpilih akan dilaksanakan usai pelantikan pada 20 Februari 2025. Kegiatan akan dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah, pada 21 Februari 2025.

Sebanyak 505 kepala daerah terpilih, mulai gubernur, bupati, wali kota, akan dilantik langsung dan diberikan pembekalan oleh Presiden Prabowo Subianto.