Dengarkan

KBR, Jakarta - Komisi Pertanian DPR meminta pemerintah segera menyalurkan subsidi pupuk secara langsung kepada petani. Menurut DPR, hal itu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah dampak kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi belakangan ini. Wakil Ketua Komisi Pertanian Firman Soebagyo mengatakan subsidi pupuk langsung ini merupakan keputusan politik yang disepakati pemerintah dengan DPR beberapa waktu lalu.

"Supaya subsidi langsung itu dilakukan kepada petani. Ini bicara komulatif. Apakah pupuknya tidak perlu disalurkan lewat distributor, melainkan langsung ke petani. Kemudian kepada KUD. Atau dengan RDKK menebus langsung. Ini akan lebih tepat melalui kepala desa," jelas Firman saat dihubungi KBR (29/5).

Firman Soebagyo menambahkan, masih ada waktu bagi pemerintah untuk mengubah cara penyaluran subsidi pupuk, menjadi subsidi langsung. Apalagi jika permintaan penambahan anggaran pengadaan pupuk sebesar Rp 7 triliun disetujui oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, dana tambahan itu bisa digunakan untuk membiayai subsidi langsung untuk petani. Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono meminta agar Kementerian Keuangan menambah alokasi dana subsidi pupuk sebesar Rp 7 triliun. Dana tambahan diajukan karena dana yang disediakan pemerintah kepada produsen, hanya cukup untuk memproduksi pupuk sebanyak 7,78 juta ton. Jumlah itu tak cukup karena kebutuhan pupuk tahun ini mencapai 9,2 juta ton. Tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk sebesar Rp 21 triliun lebih. Dari dana sebesar itu, Rp 18 triliun untuk produksi pupuk subsidi tahun ini, sedang sisanya Rp 3 triliun lebih digunakan untuk membayar utang produksi pupuk subsidi tahun lalu.

Editor: Fuad Bakhtiar