"Itu bisa saja yang selama ini minta bantuan untuk bantuan medis, psikologis atau psikososial itu belum tentu kita bisa berikan,"
Penulis: Heru Haetami, Shafira Aurelia
Editor: Muthia Kusuma
KBR, Jakarta- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan efisiensi anggaran hingga 65 persen. Anggaran LPSK dipangkas hingga Rp144,5 miliar dari pagu awal Rp 229 miliar. Saat ini, LPSK hanya memiliki anggaran sebanyak Rp85 miliar.
Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias mengungkap, pemangkasan anggaran berdampak pada kerja perlindungan terhadap saksi dan korban.
"Jadi ya kemungkinan besar akan berpotensi terhadap perlindungan LPSK yang kurang maksimal intinya gitu. Nah seperti itu jadi bisa saja kita juga akan sangat selektif untuk memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Itu bisa saja yang selama ini minta bantuan untuk bantuan medis, psikologis atau psikososial itu belum tentu kita bisa berikan," kata Susi kepada KBR, Selasa, (11/2/2025).
Baca juga:
- Efisiensi Anggaran Capai Rp306 T, Penerima Bansos Terdampak?
- Wamendagri Bima Arya: Pemangkasan Tenaga Honorer Untuk Efisiensi Anggaran Negara
Susilaningtias mengaku, untuk tetap memastikan korban mendapat perlindungan pasca-kebijakan efisiensi, LPSK akan bekerja sama dengan pihak eksternal.
"Nah kemarin kami berpikir mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk hal tersebut supaya korban tetap dapat diberikan bantuan dan perlindungan," katanya.
Susilaningtias mengungkap, efisiensi anggaran juga membuat perubahan besar dalam operasional pegawai. Kata dia, LPSK menerapkan kerja dari rumah (WFH) untuk penghematan anggaran.
"Ya yang pasti kami melakukan penghematan ya terhadap prosonel kami juga. Itu salah satunya. Itu personelnya misalnya kita sekarang ini ya berkaitan dengan menerapkan WFH, sudah 100 persen WFH. Masih ada tim-tim yang diminta untuk tetap di kantor pada saat WFH tersebut untuk tetap melayani korban yang mengajukan permohonan perlindungan atau memang membutuhkan perlindungan secara emergensi atau darurat, atau yang secara cepat itu," ucap Susi.
Tak Ganggu Pelayanan Publik
Di tengah pemangkasan anggaran negara, Istana menegaskan pelayanan publik menjadi prirotas utama Presiden Prabowo. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati mengatakan kebijakan efisiensi anggaran negara bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Beberapa program utama yang akan mendapatkan perhatian khusus adalah makan bergizi gratis dan perbaikan infrastruktur pendidikan.
"Intinya kan sebenarnya Pak Presiden tuh selalu menegaskan agar setiap program atau kebijakan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga itu selalu berpihak kepada rakyat ya. Program-program yang prioritasnya bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian juga program yang bisa membawa kemandirian. Jadi itu intinya arahannya ya," ujar Adita kepada KBR pada hari Selasa, 11 Februari.
Baca juga:
Senada, Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar juga menekankan pemangkasan anggaran negara tahun 2025 tidak akan berdampak pada sektor pelayanan publik.
"Semua pasti protes. Tapi kalau saya ini ibarat pil pahit. Pil pahit itu, pahit diawal tapi nanti pasti bermanfaat bagi negara. Semuanya harus terima, dan saya mendukung utama efisiensi. Kementerian saya saja separo (anggarannya) hilang. Tapi saya pikir ini bagus untuk kita efisien dalam melangkah,” ujar Muhaimin di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (10/2/2025).
Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menambahkan, nantinya akan ada review dari pemerintah terkait efisien anggaran yang sudah lakukan.
"Nanti akan ada review namanya. Review mana yang memang kebutuhan prioritas. Makanya seluruh pembahasan di DPR di-hold. Supaya ada revisi dulu, nanti kita cek lagi mana yang betul-betul vital, baru. Dan saya juga senang mendukung Menkeu, supaya nanti yang nggak vital tetap dipotong," tambahnya.
