Pemerintah Aceh mengaku kesulitan mendata bangunan-bangunan publik yang didirikan dengan menggunakan dana bantuan pasca Tsunami.
Penulis: Sutami
Editor:
KBR, Jakarta - Pemerintah Aceh mengaku kesulitan mendata bangunan-bangunan publik yang didirikan dengan menggunakan dana bantuan pasca Tsunami. Juru Bicara Pemprov Aceh Mahyuzar mengatakan bangunan-bangunan tersebut dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Ketika masa tugas BRR berakhir 2009 lalu, pengelolaan gedung-gedung tersebut diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota dan sejumlah lembaga. Mahyuzar menyatakan pemerintah provinsi tak diberitahu soal ini. "Kita terlambat tahu, selain itu yang kelola juga tak lapor ke kita," ujar Mahyuzar di program Sarapan Pagi KBR
Terkait gedung-gedung yang terlantar, Mahyuzar menyatakan pemerintah tak bisa sepenuhnya disalahkan. Ia mencontohkan lokasi pembangunan yang tak lagi ditinggali masyarakat setempat. "Ada puskemas yang dibangun oleh BRR disuatu tempat, tapi masyarakat tak lagi tinggal disekitarnya. Apa perlu terus dirawat?," tanya Mahyuzar.
Meski demikian Mahyuzar mengklaim banyak bangunan yang diperuntukkan buat evakuasi saat tsunami terjadi masih tetap digunakan. Dalam catatannya, setidaknya ada 5 bangunan penyelamat yang masih berdiri dan digunakan oleh masyarakat. (Baca: 10 Tahun Tsunami Aceh, Indonesia Butuh UU Konsolidasi Tanah)
Editor: Sutami
