Menanti Rumah Gratis di Sukawali (Bagian 1)

KBR, Tangerang - Hamparan lahan seluas 2,5 hektare di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten itu tampak sepi. Beberapa unit truk pengangkut tanah terparkir saja, bersama alat berat, dan beberapa sepeda motor. Gundukan tanah yang mestinya untuk menguruk empang, terlihat masih menggunung.

Kepala Desa Sukawali, Suparman, bilang kondisi vakum ini sudah berlangsung sejak akhir 2024.

"Dari sebelum tahun baru (2025), sudah enggak ada aktivitas apa-apa. Soalnya belum ada pergerakan, pengurukan, mesin, mobil semuanya enggak ada yang bergerak sampai sekarang," kata Suparman saat ditemui di Desa Sukawali, Jumat (14/2/2025).

Sungguh kontras dengan yang terjadi sekitar 3,5 bulan lalu. Tepatnya 1 November 2024, lahan di jalan utama Desa Sukawali dan bersebelahan dengan pasar itu, ramai didatangi para pejabat dan pengusaha.

Ada dua sosok yang menarik perhatian: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara yang baru beberapa pekan menjabat dan konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Mereka melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek rumah gratis, kolaborasi hibah Ara dan Aguan.

Aguan lewat perusahaannya, Agung Sedayu Group, bakal membangun 250 unit rumah dengan dana corporate social responsibility (CSR) Rp60 miliar.

Lahannya, seluas 2,5 hektare disebut sumbangan Ara dan PT Bumi Samboro Sukses, yang sebagian sahamnya juga milik Ara.

Berdasarkan penuturan lisan Kepala Desa Sukawali Suparman, lahan itu sebelumnya milik seseorang bernama Pendi Cong.

"Tanahnya sekitar sampai 100 hektare, dikasihkan ke kita, buat masyarakat ini 2,5 hektare. Pendi Cong itu memberi tanah buat masyarakat, 250 rumah, yang mau dibangun sampai sekolah juga ada, taman-taman juga ada, rencana sih seperti itu," tutur Suparman.

Sedangkan seorang sumber yang bertahun-tahun tinggal di Sukawali melalui pesan singkat di WhatsApp mengatakan nama pemilik lahan itu adalah Fandi Acong.

Berharap rumah gratis

Menteri Ara di acara peresmian menegaskan 250 rumah di Sukawali gratis.

"Yang pasti ini tidak disewakan, tidak dijual, gratis, dan itu harus dikasih kepada rakyat yang tepat," kata Ara saat acara groundbreaking, Jumat (1/11/2024).

Rumah gratis diperuntukkan bagi guru, anggota TNI-Polri serta aparatur sipil negara (ASN) yang berpangkat dan bergaji rendah, milenial bergaji rendah, dan warga berpenghasilan tidak tetap. Mereka dijanjikan sertifikat hak milik.

Kepala Desa Sukawali Suparman sudah menyerahkan data calon penerima rumah gratis ke Kementerian PKP. Seluruhnya adalah warga Sukawali.

"Bahkan sudah dikirim, si A, si B, sudah ada datanya yang benar-benar enggak punya rumah," tutur Suparman.

Tajudin, salah satunya. Pria 41 tahun yang saban hari bekerja di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sukawali ini berharap rumah gratis segera jadi.

Bapak tiga anak itu sampai sekarang masih tinggal di rumah orang tua. Ia pencari nafkah tunggal keluarga, dengan penghasilan sekitar Rp4 juta per bulan. Sedangkan istrinya, ibu rumah tangga.

"Rumah gratis program Pak Prabowo, (buat) saya nge-bantu. Saya, kan, enggak punya rumah. Berhubung, saya ini orang enggak punya, nebeng sama orang tua," kata Tajudin. Jumat (14/2/2025).

Tajudin tahu pengerjaan proyek rumah gratis mandek sejak dua bulan lalu. Namun, ia berbaik sangka dan sangat yakin pembangunan akan tuntas pada Oktober 2025, seperti yang dijanjikan.

"Memang kendala lagi hujan, becek, jadi mobil enggak bisa masuk," ucapnya.

Endang, tetangga Tajudin, juga berharap mendapat rumah gratis. Pria 49 tahun ini adalah nelayan Pantai Kiss, di pesisir Tangerang. Rumahnya menumpang di lahan milik TNI Angkatan Laut.

Sehari-hari Endang melaut dengan penghasilan tak tentu untuk menghidupi istri, dua anak, dan satu cucu.

"Waktu itu RT ngambil data-data. Belum dijanjikan (dapat rumah). Berharap sih, enggak punya rumah soalnya," tutur Endang yang sudah melaut sejak 1989.

Estate Management Director Agung Sedayu Group Restu Mahesa enggan menanggapi pertanyaan soal nasib proyek rumah gratis di Sukawali.

Termasuk terkait pertanyaan apakah progres pengerjaannya terhenti karena Aguan tersangkut kasus pagar laut di perairan Tangerang.

Rumah Gratis Sukawali Resahkan Pengembang

Proyek rumah gratis Sukawali bisa dibaca sebagai sinyal kuat pelibatan Aguan dalam program 3 juta rumah Prabowo. Program 3 juta rumah merupakan janji politik Presiden Prabowo dan termasuk program hasil terbaik cepat atau quick wins.

Menteri Ara ingin program ini dilaksanakan secara gotong royong, termasuk dengan menggandeng para konglomerat. Proyek rumah gratis Sukawali dijadikan sebagai percontohan.

Adapun, Aguan sudah sejak lama terlibat di proyek-proyek besar pemerintah. Di era Presiden Joko Widodo, Aguan menggarap pembangunan fasilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Kedua proyek itu masih berlangsung sampai sekarang. Aguan juga ditunjuk Jokowi memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN pada Agustus 2023.

Di era Prabowo, Aguan menjadi pengusaha properti pertama yang membangun rumah gratis untuk warga.

Namun, anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang membantah proyek rumah gratis di Sukawali dibangun Aguan.

"Bukan Agung Sedayu Group. Kamu jangan ngaco kamu. Bukan. Siapa yang bangun Agung Sedayu Group? Bukan, bukan. Jadi ini bukan acara istilah Agung Sedayu Group," kata Bonny, Senin (10/2/2025).

Bonny berdalih proyek rumah di Sukowali merupakan bentuk gotong-royong, sama seperti yang diucapkan Ara.

"Pak Ara, ya kan, berkawan dengan mereka-mereka. Nih ya, kan tanah itu tanahnya Pak Ara. Pak Ara minta owner Agung Sedayu, owner perusahaan yang lain, untuk saling bahu-membahu, you yang bangun, kasih uang sumbangan seperti itu," imbuhnya.

Bonny juga menolak proyek itu disebut bagian program 3 juta rumah Prabowo.

"Bukan proyek Agung Sedayu, tidak, tidak sama sekali itu. Pak Prabowo tidak pernah minta, masalah itu inisiatif menteri untuk memberi contoh bahwa sekarang saatnya kita berbagi, yang nantinya akan diikuti," ucapnya.

"Kalau sekarang menteri bilang mau kasih gratis, tanya sama dia, kriterianya apakah itu. Jadi ini bukan program Satgas," lanjut Bonny.

Baca juga: Ainun Murwani dan Cerita Perjuangan dari Bantaran Kalijawi

Menurut Bonny, program 3 juta rumah Prabowo terdiri 2 juta rumah gratis di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah murah di perkotaan. Skema ini sudah digodok Satgas bahkan sebelum kabinet dilantik.

Satgas Perumahan dibentuk Prabowo untuk menyiapkan transisi dari pemerintahan Jokowi. Satgas diketuai adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Bonny mengeklaim, Satgas bertugas mengawal implementasi kebijakan Prabowo di sektor perumahan.

Soal proyek Sukawali, Komisi V DPR, mitra kerja Kementerian PKP, pandangannya juga terbelah.

"Itu, kan, CSR dari developer besar. Tapi kalau ada 3 juta kayak gitu, kita terima, tidak ada masalah. Tapi sampai saat ini, kan, tidak banyak, paling 200 (unit). Itu tetap kita terima," kata Sudjatmiko dari Fraksi PKB, Selasa (18/2/2025).

Sedangkan Lasarus dari PDI Perjuangan tidak menganggapnya bagian dari program 3 juta rumah. Alasannya tidak masuk anggaran dan tidak ada laporan dari Menteri Ara.

"250 unit itu, kan, bantuan dari pihak ketiga. Itu yang kami tangkap, enggak ada di anggaran kami. Ya kalau mungkin orang itu menyumbang kepada negara ya boleh-boleh saja dong. CSR perusahaan misalnya, tapi biar pemerintah yang merangkum itulah, kalau itu, kan, saya enggak bisa menjelaskan posisi itu. Kalau kami, bahwa itu 3 juta atau bukan, kan, tergantung laporan pemerintah ke DPR," ujar Ketua Komisi V DPR Lasarus, Selasa (18/2/2025).

Simpang-siur dan silang pandangan ini dampak dari tidak adanya peta jalan (road map) yang jelas tentang program 3 juta rumah, kata CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda.

Menteri Ara berulang kali menjanjikan peta jalan, tetapi tak kunjung dirilis.

"Kalau misalkan seperti ini, tanpa ada road map, tanpa ada blue print-nya mau ke mana, ya ini masih kayak gini aja. Jadi kayak kerja semrawutan, wah jadi semua ditembakin, yang dapat buntung, yang enggak dapat? Ini lucu. Ketika program 3 juta rumah diluncurkan, saya melihat, ini belum matang," ujar Ali.

Ali bilang, proyek rumah gratis di Sukawali malah memicu kecurigaan dan potensi korupsi.

"Dia mau semua pengembang, tapi, kan, yang didekati baru satu, dua aja. Itu jadi pertanyaan dong, ini kenapa hanya pengembang tertentu, ada apa sih, jangan sampai ini masuk ke ranah gratifikasi, karena no free lunch, pasti ada sesuatu di belakang. Jangan sampai ada deal-deal politik di sana," ujar Ali.

Baca juga: Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Per Bulan Disebut Pemborosan

Pengembang dari berbagai asosiasi pun berang karena proyek rumah gratis membunuh bisnis properti.

Menurut Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, ada sekitar 40-60 persen calon konsumen batal membeli rumah karena mendengar ada program rumah gratis.

"Jadi ini merusak pasar, merusak ekosistem, dari statement seorang menteri, katakanlah yang katanya rumah gratis untuk TNI, ASN, Polri, maka masyarakat ini yang selevel dengan ASN, TNI, Polri, akan menunggu," kata Junaidi.

Apersi belum pernah menerima penjelasan arah program 3 juta rumah dari Menteri Ara. Pengembang hanya tahu sebatas 3 juta rumah, terdiri 2 juta di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta di perkotaan. Informasi itupun didapat dari Satgas Perumahan, bukan Menteri Ara.

"Padahal ini sudah bulan kedua (Februari), artinya, harusnya minimal sudah ada gambaran-gambaran untuk rumah perkotaan atau pedesaan. Kita juga pengin tahu diperuntukkan masyarakat miskin, masyarakat yang mana?," tutur dia.

Tulisan ini merupakan bagian dari Beasiswa Liputan AJI Indonesia dengan topik 100 Hari Prabowo-Gibran.

Penulis: Wahyu Setiawan & Ninik Yuniati