Kurang Komunikasi, Salah Satu Penyebab Konflik IKN Dengan Masyarakat Adat!

Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terdapat beberapa konflik salah satunya adalah komunikasi pemerintah.

KBR, Jakarta – Kolaborasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta dan Universitas Bunda Mulia (UBM) Jakarta melakukan riset terkait proses komunikasi kepala adat dalam upaya memecahkan konflik budaya di wilayah sekitar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur.

Hal ini dilakukan sehubung dengan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN menyampaikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) perpindahan ibu kota pada 2024 itu akan segera disusun. Artinya pemindahan ibu kota bukan lagi wacana.

Namun, hal tersebut memiliki beberapa kendala salah satunya masyarakat adat Suku Balik yang mengkhawatirkan dampak pembangunan IKN akan mengancam ruang hidup mereka. Seperti proyek normalisasi Sungai Sepaku, Penajem Pasir Utara yang membuat pemakaman leluhur, Batu Badok dan Batu Tukar Tondoi yang merupakan situs ritual bersejarah milik Masyarakat Suku Balik hanya menjadi kenangan.

Masyarakat Balik adalah satu dari beberapa masyarakat adat lain yang melakukan penolakan. Respons publik setempat di lokasi IKN itu terbelah dua. Jika respons-respons ini, baik pro maupun kontra tidak dicari jalan keluar, dapat menyebabkan pembangunan IKN yang diniatkan jadi solusi justru membawa masalah baru.

Riset ini dibiayai melalui Program Riset dari Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra (RP OR Arbastra).

Adapun para penelitinya adalah Dr. Ir. Tri Margono, M.IS dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas (PR KSDK). Lalu anggota penelitinya terdiri atas, Ir. Djoko Puguh Wibowo, M.Si. (PR KSDK BRIN), Ir. Lis Purbandini (PR KSDK BRIN), Reza Amarta Prayoga, S.Sos, M.A. (PR KSDK BRIN).

Sementara dari pihak UBM diwakili oleh dosen-dosen Ilmu Komunikasi Teguh Hidayatul Rachmad, S.IKom., M.Si., M.A., Yohanes Probo Dwi Sasongko, S.S., M.Pd., Purnama Ayu Rizky, S.IP,. M.IP., dan Kho, Gerson Ralph Manuel, B.A., M.IKom.

Sebagai langkah awal riset, tim melakukan pendekatan personal (snowballing sampling) terhadap sejumlah warga. Tim riset RP OR Arbastra juga telah menginjakkan kaki di Kilometer 0 IKN. Pendalaman emik sendiri menjadi kunci untuk mengetahui peta konflik dari jaringan komunikasi Kepala Adat IKN di Penajam Paser Utara (PPU).

Dari pengamatan awal ini, peneliti mendapat kesan bahwa konflik yang terjadi sekarang memang jadi tantangan tersendiri. Sebab, tak cuma merugikan, konflik ini juga cukup rumit karena melibatkan banyak entitas, mulai dari masyarakat adat, warga transmigran, pengusaha, pemerintah, dan lainnya.

Untuk membuat strategi penyelesaian konflik, peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap ketua adat, organisasi sosial masyarakat, masyarakat terdampak langsung dan langsung, juga pengamat di sekitar.

Tri Margono selaku Ketua Peneliti mengatakan dari sejumlah langkah konstruktif yang dilakukan, secara garis besar ditemukan titik permasalahan mendasar yang menjadi problem dalam konflik tersebut.

“Salah satunya adalah kesalahan komunikasi terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang terdampak terhadap pembangunan IKN,” ujarnya.

Hal ini dibuktikan dengan maraknya informasi yang beredar di masyarakat dengan tanpa penjelasan yang memadai. Selain itu, adanya tindakan pembiaran yang dilakukan oleh sejumlah petugas pemerintah daerah yang diyakini menjadi satu dari sekian problem yang memicu konflik di wilayah pembangunan IKN.

Proyek IKN perlu mempertimbangkan perbaikan komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan warga setempat. Dikarenakan jika tidak dilakukan, IKN yang sedianya ingin dijadikan sebagai ikhtiar pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, justru dapat merusak tatanan masyarakat yang sudah lebih dulu solid di sana.

Riset kolaborasi antara BRIN dan UBM masih terus dilakukan untuk memperoleh sejumlah temuan baru. Di antaranya adalah menemukan peta dan saluran komunikasi pemahaman bersama (mutual understanding) agar semua pihak dapat memperoleh jawaban konkret atas konflik tersebut.

Baca juga: Jokowi Umumkan Logo Resmi IKN: Pohon Hayat - kbr.id