Bagikan:

PKS: Polarisasi Politik saat Pemilu Akibat Presidential Threshold 20 Persen

Penyebab polarisasi lainnya adalah jenjang pendidikan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih rendah. Masyarakat lebih mudah termakan hoaks.

NASIONAL

Rabu, 15 Jun 2022 01:50 WIB

Pemilu 2024

Warga melintas dekat mural bergambar presiden dari masa ke masa jelang pemilu 2024 di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (13/6/2022). (Foto: ANTARA/Arif Firmansyah)

KBR, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan penyebab polarisasi politik saat Pemilu adalah karena sistem yang ada.

Ia menyebut, salah satunya adalah aturan mengenai presidential threshold (ambang batas mengajukan calon presiden) sebesar 20 persen perolehan kursi di parlemen. Kata dia, hal ini sudah terbukti pada saat pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019.

"Contohnya karena threshold yang 20 persen membuat dua kali pilpres 2014 dan 2019 cuma 2 pasang calon. Ketika dua pasang calon, sangat besar kemungkinannya akan ada polarisasi, pembelahan, karena either you or us, gitu kan," kata Mardani kepada KBR, Selasa (14/6/2022).

Baca juga:


Mardani menambahkan, penyebab polarisasi lainnya adalah jenjang pendidikan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih rendah. Sehingga menurutnya hal inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat akan lebih mudah termakan hoaks dan isu-isu politik tanpa bisa bersikap rasional.

Ia menyebut, dua hal yang dilakukan oleh PKS untuk mencegah polarisasi politik jelang Pemilu 2024 adalah melakukan berbagai program sosialisasi kepada masyarakat agar bisa menjadi pemilih rasional, dan mengajukan uji materi aturan presidential threshold dalam UU Pemilu.

"Jadi saya tetap merasa yang pertama big push-nya itu adalah revisi undang-undang pemilu atau judicial review tadi yang 20 persen dikurangin. Sehingga menjadi lebih banyak lagi yang bisa berkontestasi yang kedua edukasi publik dan ini tanggung jawab partai politik tanggung jawab elit tanggung jawab pemerintah kerjasama dengan Kemendikbud Ristek untuk memastikan masyarakat punya kesadaran rasional dalam ber-Pemilu," imbuhnya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?