Pada 2024, hanya 413 ribu penumpang, sekitar 3 persen dari target.
Penulis: Aura Antari
Editor: Sindu
KBR, Jakarta- Target capaian penumpang di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, tak tercapai. Pada tahun lalu Bandara Kertajati diproyeksikan melayani penumpang hingga 12 juta, dan meningkat menjadi 29 juta pada 2032.
Realitanya, pada 2024, hanya 413 ribu penumpang, sekitar 3 persen dari target. Dari jumlah itu, 82,8 persen merupakan penerbangan domestik, sisanya internasional.
Kondisinya bahkan lebih sepi di 2023, yang hanya sekitar 135 ribu penumpang. Kerugian bandara tersebut Rp60 miliar per tahun. Sebab, pendapatan tak cukup untuk operasional dan pemeliharaan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berencana mengalihkan sebagian dana operasional BIJB ke Maskapai Susi Air. Tiap tahun, Pemprov Jabar menggelontorkan Rp60 miliar untuk Kertajati. Pengalihan akan digunakan untuk subsidi operasional penerbangan Susi Air.
"Tadi, Bu Susi (Pudjiastuti) nanya biaya operasional yang diberikan (per tahun). Saya katakan di kisaran Rp60 miliar per tahun dan saya sampaikan saja hari ini. Bu Susi menawarkan uang itu digunakan untuk menyubsidi penerbangan di Kertajati," kata Dedi di Bandung, Jawa Barat, Rabu, (2/7/2025), seperti dikutip KBR dari Kantor Berita ANTARA.
Rencananya, subsidi tersebut digunakan untuk lima rute penerbangan yakni Cilacap-Kertajati, Purwokerto-Purbalingga-Kertajati, Semarang-Kertajati, Yogyakarta-Kertajati dan Tasikmalaya-Kertajati.
"Jadi, bawa penumpang masuk ke Kertajati. Yang penting bawa penumpang masuk ke Kertajati. Saya tadi dengan Bu Susi memutuskan, Susi Air juga kemudian di Kertajati mengaspal. Terbang lagi di Kertajati. Dengan lima rute yang tadi disebutkan. Jadi, saya ingin coba kedua-duanya. Sebelum membangun yang besar, kita mulai dahulu yang kecil," ujar Dedi.
Optimisme Susi Air
Sementara itu, pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti meyakini, rencana rute-rute di Kertajati tersebut akan mendatangkan maskapai besar.
"Kalau sehari lima kali yang besar pasti nanti mau nunggu di sana, kalau enggak ada, kalau pilot pesawat hilang enam jam waktunya pasti rugi airline, jadi tidak mau mereka," ujarnya.
Susi menjelaskan, tujuan Halim-Kertajati dikhususkan untuk kru-kru maskapai besar. Sedangkan tujuan lain sebagai moda pengumpan. Ke depan, bisa ditambahkan juga tujuan Pangandaran.
"Kalau ada dari lima kota masuk kan paling tidak masing-masing enam orang aja ada 30. Pasti airline juga ruginya tidak terlalu besar mulai masuk di Kertajati. Kalau sekarang mau ngangkut apa ke sana? Orangnya tidak ada yang datang," ucap Susi.
Saat ini, sudah tak ada lagi penerbangan domestik dari dan ke Bandara Kertajati sejak 2 Juni 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan. Hari itu Maskapai Super Air Jet berhenti beroperasi dan ke BIJB Kertajati. Semula. Super Air Jet melayani penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Balikpapan.
Penghentian dilakukan lantaran terbatasnya armada maskapai yang melayani di Kertajati, semisal Lion Air, Air Asia, Citilink, Malaysia Airlines, dan Super Air Jet. Namun, ia tak memungkiri okupansi di bandara di Majalengka tersebut rendah.
Profesional dan Pariwisata
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut baik rencana kerja sama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dengan Susi Air. MTI menilai, Susi Air dapat membuka jalur penerbangan dari Kertajati ke Pangandaran yang selama ini memakan waktu lama jika melalui jalur darat.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno menilai, BIJB Kertajati masih memiliki peluang berkembang.
"Ya, bagus juga kalau Susi Air mau, apalagi itu pengusaha. Mungkin nanti buka rute Kertajati ke Pagangdaran. Sementara ini kan lebih cepat, ya, pakai pesawat itu," pungkasnya.
Peluang itu bisa tercapai jika dikelola pihak profesional dan didukung penguatan sektor pariwisata di sekitarnya. Dia mengatakan, perlu ada pembagian peran antarlembaga, dalam pengelolaan bandara maupun konektivitas ke wilayah sekitar.
"Awal-awalnya kan kita bicara aksesibilitas belum terhubung. Tetapi, setelah jalan terhubung ternyata juga tidak bisa memungkinkan," ujar Djoko kepada KBR, Kamis, (3/7/2025).
Djoko menilai, pengelolaan bandara seharusnya diserahkan pihak berpengalaman seperti Angkasa Pura (sekarang menjadi bagian dari InJourney). Menurutnya, InJourney memiliki kapasitas untuk membagi rute dan maskapai agar lebih optimal.
Peran BUMD
Selain itu, Djoko mengatakan, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat juga penting. BUMD diminta fokus pada pengelolaan transportasi dari berbagai kota menuju Kertajati seperti Bandung, Cirebon, Majalengka, Subang, dan Indramayu. BUMD juga bisa mengelola sisi darat, termasuk pengembangan kawasan aerocity.
"Mestinya dahulu ketika bandaranya dibangun ini bergerak pemdanya. Bangun Whoosh, Bandung dan Karawang diam saja. Sampai sekarang, orang turun Whoosh di Karawang juga enggak ada angkutan umumnya," ungkapnya.
Djoko mengatakan, Kabupaten Banyuwangi sebagai contoh sukses daerah yang bisa dijadikan contoh. Sebab, Banyuwangi membangun sektor pariwisata lebih dahulu sebelum bandaranya berkembang. Hal serupa bisa diterapkan di daerah sekitar Kertajati. Menurutnya, potensi wisata seperti di Subang dan Kuningan sudah cukup baik untuk dipromosikan.
“Sayang kalau dibiarkan. Sudah dibangun, ya, dimanfaatkan. Akses sudah ada, tinggal dikoneksikan dengan pariwisata. Itu bisa, bukan tidak bisa,” tuturnya.
"Ini tinggal dipoles. Orang Malaysia sebenarnya senang kok ke Bandung itu. Kenapa? Mereka enggak usah ke Tanah Abang lagi. Kalau ke Bandung dia ke Tasikmalaya, ya, langsung beli barangnya di sana," katanya.
Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara
Selain mengalihkan subsidi, upaya lain diusulkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Dia mengusulkan, pemerintah pusat mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara. Menurutnya, reaktivasi itu sebagai langkah menggerakkan kembali sektor ekonomi dan pariwisata di Bandung Raya dan sekitarnya.
"Kalau Husein dibuka, pariwisata Bandung akan bergerak lagi. Dampaknya bukan cuma untuk Bandung, tetapi juga Jawa Barat," ujar Farhan di Bandung Barat, Kamis, 12 Juni 2025, seperti dikutip KBR dari ANTARA, Jumat, 4 Juli 2025.
Farhan menambahkan, pengaktifan kembali Bandara Husein juga dapat meringankan keuangan Pemprov Jabar, yang harus menanggung beban operasional Bandara Kertajati.
Namun, usulan ini tak langsung diiyakan pemerintah pusat. Menurut Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, reaktivasi perlu dikaji bersama, mengacu pada peraturan, dan melibatkan para pemangku kepentingan.
Dia bilang, Kertajati menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah. Bahkan kata dia, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan melibatkan berbagai pihak, terutama daerah.
Dudy menyatakan, pemerintah pusat berkomitmen mengoptimalkan Bandara Kertajati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas kawasan.
"Sehingga, dalam optimalisasi ini, kita juga berharap tidan hanya kita tetapi juga dari pihak pemda (Bandung) tentunya, dan para pelaku usaha aviasi untuk bisa dapat melakukan optimalisasi Bandara Kertajati," kata Dudy, Kamis, (26/5/2025), seperti dikutip KBR dari ANTARA, Jumat, 04 Juli 2025.
Awal Mula Pembangunan Bandara Kertajati
Pembangunan Bandara Kertajati telah direncanakan sejak era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. Studi kelayakan pembangunan dilakukan sejak 2003, dan izin penetapan lokasi dilakukan pada 2005. Meski begitu, pembangunan baru dilakukan pada 2014 dan resmi beroperasi 24 Mei 2018.
Ide pembangunan Bandara Kertajati sebenarnya sudah ada sejak era Gubernur Jawa Barat ke-13 Ahmad Heryawan dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden yang saat itu menjabat, Joko Widodo turut berterima kasih kepada keduanya saat meresmikan Bandara Kertajati, Majalengka.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Ahmad Heryawan dan jajarannya, yang sudah mencanangkan sejak lebih dari satu dekade lalu," tulis Jokowi di akun Instagram-nya, Kamis, (24/5/2018).
Bandara yang didaulat sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia ini berlokasi di Kabupaten Majalengka, atau sekitar 68 km dari Kota Bandung. Bandara Kertajati memiliki total kapasitas penumpang hingga 29 juta per tahun.
Mulanya, Bandara Kertajati ditargetkan akan selesai akhir 2017, namun karena sejumlah kendala, pemerintah baru bisa meresmikan proyek ini Mei 2018.
Bandara Kertajati dikelola PT Angkasa Pura II selama 17 tahun terhitung pada 2018-2035. Bandar udara ini didirikan di atas lahan 1.800 hektare.
Anggaran 2,6 Triliun, Masuk PSN
Pembangunan Bandara Kertajati menelan biaya hingga Rp2,6 triliun. Awal proyek, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sanggup mendanai pembangunan bandara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, Pemprov Jawa Barat tak kunjung merealisasikan pembangunan hingga 2011. Setelah ditinjau ulang, ternyata membutuhkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembangunan Bandara Kertajati kemudian dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN). Lalu, sejak 2015 hingga 2017 pembangunannya menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan.
Target Penumpang
Bandara Kertajati sempat diproyeksikan melayani hingga 12 juta penumpang per tahun pada 2024, dan meningkat menjadi 29 juta pada 2032. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan.
Sepanjang 2024, jumlah penumpang yang datang dan pergi dari Kertajati hanya sekitar 413 ribu orang. Dari jumlah itu, 82,8 persen merupakan penerbangan domestik, sisanya internasional. Artinya, baru sekitar 3 persen dari target awal yang tercapai.
Kondisinya bahkan lebih sepi di 2023, dengan hanya sekitar 135 ribu penumpang. Sebenarnya, bandara ini sudah mulai sepi sejak Januari 2020, jauh sebelum dihentikan sementara karena pandemi COVID-19 pada April 2020.
Saat itu, Direktur Utama PT BIJB Kertajati Salahudin Rafi mengatakan, bandara telah sepi sejak akhir Januari 2020, pasca-terbitnya surat keputusan (SK) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait pandemi Virus Corona.
Setelah pandemi mereda, Presiden Joko Widodo menargetkan Kertajati kembali aktif penuh pada Oktober 2023. Ia juga memerintahkan sejumlah penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara di Bandung dialihkan ke Kertajati.
Eks Wapres Jusuf Kalla Pernah Singgung Lokasi Kertajati
Tak lama setelah beroperasi, Wakil Presiden (Wapres) ke-12 Jusuf Kalla turut mengomentari Bandara Kertajati. Menurut JK, perencanaan dan penelitian pembangunan Bandara Kertajati, Jawa Barat, tidak terlalu bagus.
"Boleh dibilang perencanaannya tidak terlalu bagus, mungkin kurang penelitian, sehingga lokasinya tidak pas. Lain kali, jangan kita (pemerintah) membuat (bandara) lagi hanya karena ingin ada airport," kata JK kepada wartawan di kantor Wapres Jakarta, Selasa, (9/4/2019), seperti dikutip dari ANTARA.
JK menjelaskan, masyarakat yang hendak ke Bandung lebih memilih menggunakan jalur darat daripada harus melalui Kertajati.
"Letaknya tanggung, kalau berada 20-30 kilometer dari Bandung masih oke, tetapi ini kan hampir 100 kilometer. Jadi, kalau mau ke Bandung lewat Kertajati mesti naik mobil lagi sampai 100 kilometer, jadi lebih baik langsung saja ke Bandung," tambahnya.
Lokasi bandara yang tidak strategis itu menyebabkan maskapai penerbangan komersial enggan membuka jalur udara baik dari maupun ke Kertajati. Menurutnya, salah satu cara untuk meramaikan Bandara Kertajati adalah dengan mengembangkan kawasan wisata di sekitarnya.
"Airlines tidak bisa dipaksa kalau tidak ada penumpang. Siapa yang mau bayar kerugiannya. Kecuali, di sekitar Kertajati itu berkembang, ada usaha di sekitarnya seperti Indramayu, Subang atau sekitarnya," ujarnya.
Baca juga:
