NASIONAL
Bagi Sertifikat Tanah, Wapres: Reforma Agraria Pertimbangkan Kontekstual Papua
"Dalam semangat afirmasi, kita mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua,"
AUTHOR / Heru Haetami
KBR, Jakarta- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengeklaim, agenda pertanahan menjadi salah satu prioritas pemerintah di Papua. Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam pidato penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Provinsi Papua, hari ini.
Kata dia, agenda itu juga sebagai upaya pemerintah dalam percepatan reforma agraria di Bumi Cendrawasih.
"Perhatian pemerintah tertuang dalam Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yang sekarang sudah berkembang menjadi enam provinsi. Dalam semangat afirmasi, kita mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua," kata Ma'ruf, Rabu (11/10/2023).
Wapres menyerahkan 102 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Papua di Youth Creative Hub (PYCH), Jl. Poros, Wahno, Kec. Abepura, Kota Jayapura.
Wapres Ma'ruf juga mengeklaim bahwa pemerintah terus mendorong kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah dan pendaftaran tanah adat atau ulayat.
"Sebagai bagian dari semangat pemberian otonomi khusus, sesuai dengan hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat ulayat yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) atau Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi)," katanya.
Wapres menyebut, secara nasional pemerintah menargetkan 126 juta bidang tanah terdaftar pada 2025.
Dalam sambutannya, Wapres menuturkan bahwa PTSL merupakan program nasional yang dilaksanakan sejak 2017, dengan target terdaftarnya 126 juta bidang tanah pada 2025.
Baca juga:
- Wapres Ingin Ekspor Pala Asli Fakfak Ditingkatkan
- Papua Nugini Akui Kedaulatan RI, Jokowi Beri Apresiasi
Sebelumnya saat hari kedua (10/10/2023) Wakil Presiden Maruf Amin berkantor di Bumi Cenderawasih diisi dengan pertemuan bersama para pegiat HAM. Diantaranya Fransina Yoteni, yang merupakan satu-satunya perempuan Papua yang menjadi anggota Dewan Gereja Sedunia.
Kepada Wapres, Yoteni mengungkapkan kepedihannya atas ketertinggalan Orang Asli Papua terutama bidang pendidikan."Selain daripada itu, pendidikan tertinggal, angka anak putus sekolah itu ribuan, dan dengan begini mereka tanggung juga dengan penderitaan ketakutan, luka-luka trauma yang berat, mereka tidak bisa sekolah dengan sehat juga. Jadi saya mohon supaya ada perhatian supaya kami ini tidak hilang dari muka bumi ini, sebagai Orang Papua Asli, begitu," tutur Fransina Yoteni kepada Wapres Maruf Amin di Jayapura (10/10/2023).
Pegiat HAM lainnya yang juga menyampaikan harapan ke Wapres adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua, Subhan Hamid Massa. Subhan berharap, pemerintah menyelenggarakan pengadilan HAM di wilayah Papua terutama di Jayapura. Saat ini, pengadilan HAM terdekat dari Papua ada di Makassar.
Rencannya Wapres Maruf Amin berkantor di Papua hingga Jumat (13/10/2023) lusa.
Editor: Rony Sitanggang
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!