Upah Ratusan Perawat di Kabupaten Cirebon di Bawah Standar, Ada yang Rp300 Ribu per Bulan

Perawat di Kabupaten Cirebon yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah sendiri hingga kini masih ada yang diupah atau menerima honor sebesar Rp300 ribu per bulan.

KBR, Cirebon - Ratusan perawat di Kabupaten Cirebon Jawa Barat saat ini mendapat upah di bawah standar bahkan digaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni. Eni tidak menyebut angka pasti jumlah perawat yang ia maksud.

Yang pasti, kata Eni, ratusan perawat yang diupah di bawah standar tersebut bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah.

"Masih banyak teman-teman perawat di fasilitas pemerintahan yang tidak digaji, honornya di bawah standar dan ada yang gajinya dibawah UMR," kata Eni ditemui usai menghadiri HUT DPD PPNI ke-49, Rabu (22/3/2022).

Eni Suhaeni mengatakan perawat di Kabupaten Cirebon yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah sendiri hingga kini masih ada yang diupah atau menerima honor sebesar Rp300 ribu per bulan.

"Hanya memang tidak ada anggaran untuk honor. Dari anggaran APBD pun itu tidak semuanya mendapat honor," ungkapnya.

Eni berharap tahun ini ada perbaikan nasib para perawat tersebut. Apalagi, tahun ini ada kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan sekitar 2.600 orang.

Menurut Eni, dari sekitar 3 ribuan anggota DPD PPNI Kabupaten Cirebon yang sudah bekerja baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah, swasta hingga secara mandiri, sebanyak 750 orang belum masuk formasi PPPK.

"Oleh karena itu, ada harapan kuota untuk PPPK di Kabupaten Cirebon sebanyak 2.600 diantaranya untuk tenaga kesehatan. Dari kami DPD PPNI ada 750 orang, sehingga mudah-mudahan tercover semua di PPPK," ujarnya.

Ia optimistis, tahun ini sebanyak 750 perawat di DPD PPNI akan masuk ke dalam PPPK karena kuotanya cukup besar, sehingga peluangnya pun sangat besar.

"Saya optimis tahun 2023 ini 750 orang diangkat PPPK, karena formasinya itu kan melebihi dari anggota kami yang ada di lapangan," kata Eni.

Baca juga:

• Ratusan Tenaga Kesehatan RSUD Aceh Utara Mogok Kerja
• 6 Bulan Tak Dibayar, Nakes RSUD Mamberamo Raya Papua Mogok Kerja

Editor: Agus Luqman