Tarik Demokrat ke Kabinet, Upaya Jokowi Redam Hak Angket?

"Hak angket dan interpelasi sebetulnya masih cukup besar bergantung bagaimana nanti Presiden Joko Widodo melakukan peredaman terhadap Koalisi Perubahan."

KBR, Jakarta - Masuknya Partai Demokrat ke kabinet dinilai menjadi langkah Presiden Jokowi untuk meredam hak angket maupun interpelasi dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di DPR. Hak angket mencuat usai sejumlah pihak menyuarakan dugaan kecurangan di pilpres.

"Keikutsertaan Demokrat atau ditariknya AHY menjadi bagian dari kabinet Indonesia Maju Joko Widodo di akhir periodenya ini, saya kira punya dua muatan yang cukup politis. Yang pertama adalah usaha Presiden Joko Widodo untuk meredam hak angket dan juga interpelasi yang sudah mulai diwacanakan PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo. Yang kedua saya kira ini sebagai upaya Presiden Joko Widodo untuk memperkuat pemerintahan ke depan sekaligus untuk membantu presiden untuk menjamin legitimasi hasil pemilu yang sudah dinilai olah banyak kelompok sebagai pemilu yang paling banyak kecurangan," kata Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada KBR, Rabu (21/2/2024).

Kemarin, Presiden Jokowi melantik Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di Istana Negara, Jakarta. AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, menjadi figur baru di kabinet Jokowi.

Demokrat selama sembilan tahun terakhir, menjadi oposisi yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah.

Masuknya Demokrat ke pemerintahan terjadi sepekan setelah pemungutan suara Pemilu 2024 rampung. Dalam konteks pemilihan presiden, Demokrat mengusung pasangan Prabowo-Gibran, yang diduga kuat juga mendapat dukungan dari Jokowi. Di koalisi tersebut, Demokrat bergabung bersama Partai Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Gelora, PSI, dan Garuda.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran unggul di atas 50 persen.

Usai memastikan bergabung ke kabinet, AHY menjamin Partai Demokrat akan mendukung pemerintah.

Dia mengatakan tidak ingin terjebak dalam wacana hak interpelasi atau hak angket untuk mengusut kecurangan Pilpres 2024.

"Tentu kami selalu bijak menggunakan suara kami di parlemen formal maupun informal. Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin, Demokrat itu disiplin, sesuai dengan kebijakan partai," kata AHY usai pelantikan.

**

Mengutip laman DPR.go.id, hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024 pertama kali diutarakan Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dia mengatakan dugaan kecurangan pada pilpres kali ini tidak bisa diabaikan.

Bekas gubernur Jawa Tengah itu mendorong partai politik pengusungnya menggulirkan hak angket di parlemen. Jika DPR tak mampu dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.

Usulan itu direspons terbuka oleh Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Hak angket wajib diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar sekaligus pemilik suara terbanyak di DPR, membuka peluang mengajukan hak angket.

Anggota Fraksi PDIP DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan hak penyelidikan itu bisa diajukan dalam waktu dekat, tak perlu menunggu KPU mengumumkan hasil pemilu.

"Hasil rekapitulasi ini kan sampai Maret, tanggal 22 kalau enggak salah. Sementara masa persidangan DPR kan berjalan awal Maret sudah mulai masuk masa sidang. Jadi sangat mungkin itu terjadi ketika anggota-anggota kembali berkumpul di ruang sidang nanti. Proses penyelenggaraan (pemilu) ini kan sudah berjalan sejak sebelum, kemudian hari H, kemudian juga pelaksanaan perjalanan di dalam proses pasca hari H ya perhitungan ini sedang berjalan," kata Andreas kepada, Selasa (20/2/2024).

Baca juga:

• Anies: Koalisi Perubahan Siap Dukung PDIP Usulkan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu
• Gibran Tak Masalah Ada Hak Angket Dugaan Pemilu Curang

Keputusan akhir hak angket diambil berdasarkan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.

Berdasarkan peta koalisi pilpres di DPR, pasangan Prabowo-Gibran masih kalah jumlah kursi dengan gabungan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Di parlemen, Prabowo-Gibran didukung Gerindra (78), Golkar (85), PAN (44), dan Demokrat (54). Jika dijumlah, jumlah suara di DPR sebesar 261.

Pasangan Anies-Muhaimin diusung Nasdem (59), PKB (58), dan PKS (50). Sedangkan Ganjar-Mahfud didukung PDIP (128) dan PPP (19). Jika kedua kubu kompak mengusung hak angket, jumlah suara mereka di DPR sebanyak 314.

Pengamat Politik dari IPO Dedi Kurnia Syah menilai peluang hak angket di DPR masih terbuka lebar meski Demokrat kini masuk di kabinet. Sebab meski Nasdem, PDIP, PKB, dan PPP berada di kabinet Jokowi, namun mereka berbeda sikap di pilpres.

Dedi mengatakan, Jokowi perlu merangkul partai lain di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Dedi menduga, Jokowi akan mencoba mendekati Nasdem untuk mendapat dukungan di parlemen.

"Hak angket dan interpelasi sebetulnya masih cukup besar bergantung bagaimana nanti Presiden Joko Widodo melakukan peredaman terhadap Koalisi Perubahan, yang mana itu juga sudah mulai dilakukan dengan misalnya pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh. Bukan tidak mungkin pertemuan itu juga membahas persoalan yang berkaitan dengan pemilu dan itu akan terkait dengan kekuatan Joko Widodo di parlemen supaya memang mengamankan posisinya di akhir ini," ujar Dedi.

Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Istana Negara, Minggu (18/2/2024) sore.

Jokowi mengatakan pertemuan sebagai langkah awal untuk menjadi "jembatan" partai-partai.

"Ini baru awal-awal nanti kalau sudah final, nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan yang paling penting kan nanti partai-partai lah. (Maksudnya jembatan pak?) Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan politik itu urusan partai-partai," kata Jokowi di RS PPN Panglima Besar Soedirman, Veteran Jaksel, Senin (19/2/2024).

Usai acara pelantikan kemarin, Jokowi kembali menyinggung pertemuan dengan ketua umum partai.

"Semua yang kira-kira harus ketemu ya bisa saja ketemu. Kalau memang tidak perlu ketemu ya kenapa harus ketemu. Saya kira ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ini menjadi jembatan semuanya," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Editor: Wahyu S.