Solar Dibatasi, Organda dan Nelayan Banyuwangi Bingung

Pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan para nelayan di Banyuwangi Jawa Timur, kebingungan menyiasati pembatasan solar bersubsidi yang mulai diberlakukan Senin (4/8). Mereka mengaku tidak siap dengan pembatasan ini.

KBR, Banyuwangi - Pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan para nelayan di Banyuwangi Jawa Timur, kebingungan menyiasati pembatasan solar bersubsidi yang mulai diberlakukan Senin (4/8). Mereka mengaku tidak siap dengan pembatasan ini. 

Ketua Organda Banyuwangi Fafan Luwika mengatakan, pembatasan solar ini akan menganggu jadwal operasional kendaraan. Selain itu, juga akan berdampak pada antrean di SPBU sehingga biaya operasional menjadi membengkak.

Pembatasan solar ini diperkirakan juga akan memicu kenaikan harga barang, sebab BBM merupakan komponen utama dalam pendistribusian logistik. Fafan sangat menyayangkan kebijakan pembatasan solar yang diberlakukan untuk kendaraan umum. Kata dia, pembatasan solar seharusnya diberlakukan untuk kendaraan pribadi.

“Kalau memang itu dampaknya untuk niaga tentunya ada dampaknya pada ongkos angkut. Ini sektor lainnya pasti ikut naik gitu pasti berkaitan,” kata Fafan. 

Sementara itu Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Banyuwangi Hasan Basri juga menyayangkan kebijakan pembatasan solar ini. Pembatasan solar ini akan membebani nasib nelayan. 

Hasan mengatakan, selama ini nelayan banyak yang terpuruk karena tangkapan ikan menurun drastis. Jika ditambah pembatasan solar, nasib  nelayan akan tambah terpuruk.

Alokasi solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dibatasi. Solar Packed Diesel Nelayan (SPDN) juga akan dipotong sebesar 20 persen. Penyalurannya mengutamakan kapal nelayan bertonase di bawah 30 Gross Ton. Pemangkasan kuota ini untuk menjaga agar kuota BBM subsidi yang dipatok dalam APBN Perubahan 2014 sebesar 46 juta kilo liter tidak jebol.

Editor: Antonius Eko