Solar Bersubsidi Dibatasi, Sopir Angkot Cirebon Naikkan Tarif Sepihak

Kebijakan pembatasan penjualan solar bersubsidi yang dilakukan pemerintah per 1 Agustus 2014 lalu membuat sopir angkutan umum di Cirebon, Jawa Barat, menaikkan tarif hingga dia kali lipat.

KBR, Cirebon – Kebijakan pembatasan penjualan solar bersubsidi yang dilakukan pemerintah per 1 Agustus 2014 lalu membuat sopir angkutan umum di Cirebon, Jawa Barat, menaikkan tarif hingga dia kali lipat.

Seorang sopir mikro bus jurusan Terminal Harjamukti-Ciledug (Kabupaten Cirebon), Ujang, mengaku, pembatasan solar bersubsidi memaksanya untuk menaikkan tarif angkutan hingga dua kali lipat.

“Biasanya ongkos dari Terminal ke Ciledug Rp6 ribu, karena solar naik ya saya naikkan jadi Rp12 ribu,” kata Ujang di Cirebon, Selasa (12/8).

Ujang mengaku, keberatan dengan kebijakan pemerintah itu. Sebab kini ia kesulitan mendapatkan solar, pasalnya ia kini tidak bisa mengisi solar dimana pun dan kapan pun.

“Saya bisa beli solar di mana saja, malam hari pun saya masih bisa beli dengan harga yang sama. Kalau solar habis di malam hari bagaimana? Apa harus di dorong?” kata Ujang, Selasa (12/8).

Ujang mengaku bekerja hingga malam, karena penumpang di waktu itu tergolong banyak. Mereka adalah karyawan yang pulang kerja dari Kota Cirebon menuju ke wilayah timur Kabupaten Cirebon.

Hal serupa diungkapkan Jarot, sopir mikro bus jurusan Cirebon-Kadipaten (Majalengka). Jarot mengaku, sejak penjualan solar dibatasi, ia menaikkan tarif menjadi Rp30 ribu, padahal biasanya hanya Rp15 ribu.

“Untuk menutupi biaya operasional saya naikkan ongkos dua kali lipat, karena harga solar subsidi dengan non subsidi bedanya dua kali lipat,” katanya.

Menurut Jarot, kenaikkan tarif secara sepihak ini terpaksa ia lakukan karena belum ada tarif resmi dari pemerintah maupun dari Organisasi Angkutan Darat (Organda).

“Daripada kita menunggu lama keputusan dari pemerintah, mending kita naikkan dulu tarifnya, karena biaya operasional setiap hari terus berjalan, kalau tidak begini bisa rugi saya,” tandasnya.

Ia mengaku, setelah kenaikkan tarif ini dilakukannya, sebagian besar penumpang mengeluh, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

Sementara, Sekretaris Organda Cirebon, Karsono, mengaku keberatan dengan kebijakan pemerintah yang membatasi penjualan solar bersubsidi.

“Angkutan umum ini kan sebagian besar melayani kebutuhan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, kenapa solarnya kok malah dibatasi,” katanya.

Dalam pelaksanaannya pembatasan penjualan solar bersubsidi, pemerintah kini mengatur penjualan solar pada jam-jam tertentu, lokasi tertentu, serta dilakukan secara bertahap. (Frans C.Mokalu)

Editor: Anto Sidharta