Rektor Unika Tolak Permintaan Polisi untuk Membuat Video Apresiasi Kinerja Jokowi

"Jumat, dapat WA ngaku dari polrestabes atas instruksi dari Polda Jateng, saya jawab, 'ada apa?', lalu..."

KBR, Semarang- Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengakui telah menghubungi para rektor di provinsi tersebut untuk memberikan video testimoni terkait kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ini disampaikan Kabidhumas Poda Jateng, Satake Bayu menanggapi beredarnya aksi polisi meminta para rektor di Jawa Tengah untuk memberikan video testimoni terkait kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia berdalih, permintaan tersebut merupakan langkah cooling system atau mengampanyekan pemilu damai menjelang pencoblosan.

"Kami ada beberapa langkah khususnya membentuk situasi kondusif, antara lain melakukan program yang namanya cooling system, kegiatannya antara lain mengajak tokoh masyarakat, agama, pemuda yang termasuk dalam sivitas akademi memberikan dukungan terlaksananya pemilu damai yang akan kita hadapi," ungkap Satake, Rabu, (07/02/24).

Satake menjelaskan, tak hanya para pemimpin perguruan tinggi yang mendapatkan pesan permintaan dari aparat kepolisian. Namun, sejumlah tokoh agama dan masyarakat juga diminta melakukan hal sama oleh Polrestabes Semarang.

"Ya, memang betul kami menghubungi melalui pesan elektronik," jelasnya.

Satake mengeklaim, ajakan membuat video testimoni dapat diterima masyarakat, lantaran bertujuan menjaga kondusitivitas dan keamanan menjelang pemilu, 14 Februari 2024.

"Beberapa tokoh juga bersedia karena ini bagian dari pemilu damai," imbuhnya.

Permintaan Dikirim Polisi Lewat WhatsApp

Sebelumnya, Rektor Universitas Khatolik Soegijapranata (Unika) Kota Semarang, Jawa Tengah, Fernandus Hindarto mendapatkan pesan elektronik dari aparat kepolisian untuk membuat video testimoni kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Fernandus menolak permintaan tersebut lantaran harus memberikan testimoni positif.

"Jumat, dapat WA ngaku dari polrestabes atas instruksi dari Polda Jateng, saya jawab, 'ada apa?', Lalu saya diminta membuat video untuk apresiasi kinerja Jokowi, sampai Sabtu kirim video beberapa kampus yang sudah buat. Saya tidak respons, mereka WA (WhatsApp, Red) terus, ya, sudah," ungkap Fernandus di Semarang, Rabu, (07/02/24).

Ia dihubungi aparat polisi melalui pesan elektronik sejak Jumat, 02 Februari 2024. Menurutnya, penolakan untuk membuat video apresiasi kinerja Presiden Jokowi, lantaran tak sesuai sikap Unika.

Sebab, Unika memilih mengkritik presiden dan jajarannya untuk menegakkan etika dan prinsip demokrasi yang kondisinya semakin mengkhawatirkan belakangan ini.

"Negara kita kan negara demokrasi, harusnya kita bebas untuk berpendapat," jelasnya.

Fernandus menilai, sudah menjadi tugas sivitas untuk menjaga etika dan prinsip demokrasi hingga konstitusi.

"Kita kan dididik untuk berpikir cerdas, sudah tugas kita menjaga etika," imbuhnya.

Baca juga:

• Kontras Sebut Ada 7 Sikap Tidak Netral Presiden Jokowi di Pemilu 2024

Editor: Sindu