NASIONAL
Ragam Masalah Muncul di Hari Pertama Makan Bergizi
Mulai dari tidak adanya petunjuk teknis, masalah dengan pihak katering, terbatasnya dapur umum, hingga tidak adanya anggaran.
AUTHOR / Ken Fitriani, Arie Nugraha, Yudha Satriawan, Anindya Putri, Hermawan Arifianto, Heru Haetami
-
EDITOR / Wahyu Setiawan

KBR, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai serentak di 26 provinsi pada Senin (6/1/2025). Namun, beragam masalah langsung bermunculan di hari pertama pelaksanaan program tersebut.
Makan bergizi merupakan program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Program itu kerap digaungkan Prabowo saat kampanye di Pemilu Presiden 2024 lalu.
Anggaran untuk makan bergizi ditetapkan sebesar Rp71 triliun rupiah. Belakangan, Prabowo mengumumkan setiap porsi makan dianggarkan sekitar Rp10.000.
Belum Ada Juknis
Di Yogyakarta, Makan Bergizi Gratis urung dimulai karena belum ada petunjuk teknis dan pelaksanaan. Hal itu diungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti.
"Kemudian untuk teknisnya memang belum ada juklak-juklis dari pusat untuk pelaksanaan di daerah. Untuk kegiatan yang ada di daerah ini sementara masih ditangani langsung oleh pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional. Jadi mungkin memang teman-teman mendengar adanya SP ya yakni Satuan Pelayanan, di mana juga di sana melibatkan TNI Polri ya untuk terlibat di dalam suplai dari bahan pangan. Tapi secara teknis untuk program ini yang berkaitan dengan pusat, memang kami hanya menerima saja ya, termasuk di DIY di mana saja juga kami mungkin belum terinfokan dengan itu," katanya saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (6/1/2024).
Belum adanya juknis dari pemerintah pusat membuat pemda kebingungan. Meski DIY sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp42 miliar dari APBD.
"Kami kan belum tahu ya ini kan dari sisi begini, kami sudah menyiapkan dari sisi anggaran, karena itu sudah secara tertulis tertuang di dalam penyusunan APBD 2025. Tapi secara teknis, ini kami memang belum dalam artian implementasi di lapangan seperti apa, sasaran kemungkinan juga kami akan mungkin menangani ini karena belum jelas juga dari titik mananya. Kemudian dari jumlah meng-cover semuanya berapa yang sisa yang tidak ditertangani oleh pusat itu berapa pun juga kami belum dapat informasi yang jelas," ungkapnya.
Baca juga:
- 1.386 Pelajar Tulungagung Nikmati Program Makan Bergizi Gratis
- Kritik Makan Bergizi Rp10 Ribu, Megawati: Tolong Dihitung Lagi
Sementara itu, Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat di Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji menambahkan, pelaksanaan makan bergizi sepenuhnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Badan itu kata dia, bekerja sama dengan kodim dan koramil yang bertindak selaku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Di Wilayah DI Yogyakarta sesuai dengan kewenangan di jenjang SMA ada 62.728 siswa di 176 satuan pendidikan, SMK ada 90.475 siswa di 207 satuan pendidikan, dan SLB ada 4.963 siswa di 81 satuan pendidikan. Pilot project yang ditunjuk langsung oleh BGN sementara berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni di SMK N 3 Wonoasari dan SMA Negeri 1 Wonosari, sedangkan di Kabupaten Sleman ada di SMA Negeri 2 Sleman dan SMK Muhammadiyah Mlati," jelasnya.
Jadi Pilot Procet, Malah Absen
Kick-off makan bergizi tidak terjadi di kampung halaman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni Kota Solo. Padahal, Solo semula menjadi pilot project atau percontohan program makan bergizi pada pertengahan tahun lalu.
Sekda Pemkot Solo Budi Murtono berdalih belum ada petunjuk teknis dan koordinasi soal pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo tersebut.
"Sampai sekarang belum mendapatkan informasi terkait pelaksanaan MBG. Makanya hari ini (Senin, red) kami akan coba koordinasi dengan dinas dan SPPG itu mana, kami harus berkoordinasi untuk sasarannya, itu juga belum tahu," ujar Budi di Balai kota Solo, Senin (6/1/2025).
Budi menegaskan mendukung program makan bergizi. Namun dia mengatakan menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk memulai program itu.
Sebelumnya, Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk program makan siang bergizi bagi siswa.
Teguh menilai program yang diinisiasi pemerintah pusat ini akan membebani keuangan pemerintah daerah.
"Ya secara nomenklatur kami tidak cantumkan di RAPBD 2025," ujar Teguh di Solo, Kamis (5/12/202).
Selama ini, simulasi atau uji coba program makan siang dan bergizi bagi siswa di Solo menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta. Simulasi program ini sudah diberlakukan di 7 SD dan 3 SMP berstatus negeri di Solo.
Tidak Serempak
Di banyak daerah, Makan Bergizi Gratis juga belum serentak digelar di semua sekolah.
Di Jawa Barat, misalnya, Penjabat Gubernur Bey Machmudin mengatakan baru menerima laporan di 7 kabupaten dan kota yang memulai program itu.
"Dari 22 kabupaten kota, baru tujuh yang melaporkan dan dari dua-duanya saya masih menunggu bagaimana pelaksanaan di lapangan. (Belum seluruhnya?) Belum-belum, ini kan memang bertahap nanti kami tunggu dari Badan Gizi Nasional seperti apa," ujar Bey usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin (6/01/2025).
"(Berarti belum ada evaluasi?) Ini kan baru mulai, maksudnya belum ada laporan. Baru tadi Pak Sekda laporan di Jawa Barat ini ada 22 kabupaten kota, baru tujuh yang masuk laporan pelaksanaannya," sambungnya.
Bey menyebutkan seluruh operasional pelaksanaan program MBG bersumber dari APBN melalui BGN.
Sedangkan, untuk anggaran sekitar Rp1 triliun dari APBD 2025 akan digunakan untuk operasional program MBG selama setahun mendatang.
Hanya Segelintir Sekolah
Sementara di Kota Semarang, Jawa Tengah, baru delapan sekolah yang memulai makan bergizi, kemarin. Hal itu diungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, saat meninjau makan bergizi di Semarang, kemarin.
"Di Semarang ada delapan sekolah. Ada TKB Mujahidin, SDN Srondol Wetan 1, 2, dan 5, SDN Pedalangan 4, SMPN 12 Semarang dan SMA 4 Semarang," ungkao Adul di Semerang, Senin (6/1/2025).
"Memang belum merata ya, tapi sedang kami upayakan," sambungnya.
Ditunda Hingga Pakai Duit Prabowo
Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Makan Bergizi Gratis ditunda seminggu akibat ada masalah dengan pihak katering.
Pelaksanaan makan bergizi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, juga ditunda sepekan karena kurangnya persiapan. Dandim 0824 Jember Indra Andriyansyah mengatakan, baru satu dapur yang berdiri.
"Sebelum seluruh kecamatan ini baru percontohan satu saja. Dan itupun Kecamatan Patrang karena banyak berdiri satu dapur sehat, di mana satu dapur saat ini dibatasi hanya 3.000 siswa saja atau 3.000 porsi. Direncanakan ada berapa dapur? Sebetulnya kalau kami rencanakan kami hitung dengan kapasitas siswa yang ada di Jember itu sesuai dengan perhitungan kami dengan itu kurang lebih 157 dapur sehat," ujar Indra Andriyansyah di Jember, Selasa (7/1/2025).
Penundaan pelaksanan makan bergizi juga terjadi di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi.
Di daerah lain, sejumlah siswa juga mengeluh tidak mendapatkan makan gratis. Ada pula sekolah yang tidak menyajikan susu di menu makan bergizi.
Sementara itu di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis menggunakan dana pribadi dari Prabowo. Istana berdalih, daerah tersebut memanfaatkan sisa anggaran saat program diujicobakan.
Tak Ada Anggaran
Ketersediaan anggaran ditengarai menjadi masalah yang menyebabkan program Makan Bergizi Gratis tak bisa terlaksana di Papua pekan ini.
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan perlu ada kesepakatan dengan pemerintah pusat soal anggaran. Sebab kata dia, harga pangan di Papua berbeda dengan Pulau Jawa.
"Teknisnya nanti akan kami koordinasikan dengan pihak terkait. Untuk uji cobanya sudah kami lakukan, sekarang tinggal pelaksanaan, ya mungkin nanti tidak langsung semua kabupaten/provinsi, tapi memang yang kabupaten maupun kota Jayapura dalam minggu ini," ucapnya kepada wartawan, dikutip Selasa (7/1/2024).
Dia mengakui anggaran Provinsi Papua mengalami defisit, sehingga perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat soal pendanaan.
"Secara eksplisit itu kan terpusat dari BGN (Badan Gizi Nasional), kalau nanti misalnya terjadi kekurangan, itu yang akan nanti diskusikan, dananya terpusat," jelasnya.
Janji Evaluasi
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana berjanji akan mengevaluasi setiap hari. Menurutnya, Presiden Prabowo berpesan supaya program ini tidak terlalu dipaksakan.
Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyebut program ini akan dilaksanakan secara bertahap.
"Bertahap yang dimaksud ini, hari ini, betul 190 SPPG yang di mana itu sekitar 570 ribuan penerima manfaat. Lalu besok akan bertambah, besok lusa akan bertambah, lalu minggu depan akan bertambah banyak. Dan ini kami rencanakan pada awal Maret sudah beroperasi sekitar 937 SPPG yang di mana itu artinya sudah ada penerima manfaat sekitar 3 juta orang penerima manfaat," ujar Dedek kepada wartawan, Senin (6/1/2024).
Baca juga:
- Prabowo Ingin Belajar Program Makan Bergizi dari Brasil
- Presiden Prabowo: Saya Diejek Gila Saat Canangkan Program Makan Bergizi
Soal tidak adanya susu di menu makan bergizi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan menu yang disajikan tiap hari berbeda.
"Ada susu, tapi kan enggak tiap hari, ada yang sekali seminggu, ada yang dua kali seminggu. Kalau susu kita tergantung ketersediaannya," ujar Hasan Hasbi usai meninjau pelaksanaan perdana MBG di SDN Kedungbadak 1 Kota Bogor.
Pemerintah menargetkan penerima program Makan Bergizi Gratis akan mencapai 15 juta orang pada akhir tahun ini. Angka itu diperkirakan meningkat dan mencapai target penerima 82 juta pada 2029 nanti.
Harus Ada Perbaikan
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak pemerintah segera memperbaiki dan mematangkan implementasi program Makan Bergizi Gratis.
Kepala Eksekutif CISDI Diah Saminarsih mengatakan keberadaan petunjuk teknis atau juknis menjadi acuan penting penyelenggaraan program.
"Hal-hal seperti ini yang justru makanya vendor itu juga harus seperti apa, benchmark-nya standarnya seperti apa, apakah dia pernah punya pengalaman untuk memberikan makan bergizi untuk anak-anak dan lain sebagainya itulah. Saya rasa perbaikan jangka pendek adalah perbaikan distribusi, cara mendistribusi, dan perbaikan data. Kalau yang soalnya masalah konten atau isi itu tetap memerlukan kajian-kajian yang lebih memakan waktu rasanya," ujar Diah kepada KBR, Senin, (6/1/2025).
Diah menambahkan, seharusnya koordinasi antarlembaga di daerah diatur secara jelas, supaya tidak terjadi miskomunikasi.
Dia menyarankan program ini dilaksanakan secara bertahap dengan sasaran yang lebih jelas.
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!