Penyebab Molornya Pembahasan RAPBD 2014 di Papua

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Papua, FX. Mote menegaskan, terlambatnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua 2014 akibat belum adanya penyesuaian visi misi dalam program yang diusulkan oleh setiap Satuan Perangka

KBR68H, Jayapura – Juru Bicara Pemerintah Provinsi Papua, FX. Mote menegaskan, terlambatnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua 2014 akibat belum adanya penyesuaian visi misi dalam program yang diusulkan oleh setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Menurutnya, program yang diusulkan oleh setiap SKPD masih merupakan program lama yang tidak sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam pemerintahannya lima tahun ke depan yakni, Papua Bangkit Mandiri Sejahtera.

“APBD tahun 2014 keterlambatan penyelesaiannya disebabkan oleh beberapa faktor. Tentunya pemerintahan baru ini harus dipersiapkan dengan baik sehingga dalam pembangunan di 2014, yang merupakan awal pembangunan oleh gubernur dan wakil gubernur yang baru. Sehingga apapun program dan kegiatan yang dibuat harus disesuaikan dengan visi dan misi gubernur wakil gubernur Papua,” ujar FX. Mote di Jayapura, (8/14).

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Papua, FX. Mote menambahkan, sesungguhnya sejak Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan  Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada Dewan, sejak itupula pembahasan anggaran sudah berjalan. Hanya saja hingga saat ini belum semua SKPD menyelesaikan Rencana Kerja dan Aggaran (RKA)-nya.

FX Mote juga membantah kalau terjadi penundaan sidang paripurna yang sebelumnya dijadwalkan 6 Januari lalu, akibat Gubernur Lukas Enembe masih menjalani medical check up di Singapura.

“Nanti jadi kesan yang kurang bagus bahwa beritanya karena Gubernur check up, sidang pembahasan RAPBD ditunda. Saya berharap kepada teman-teman mempertegas kepada masyarakat sehingga tidak timbul penilaian negatif,”tegasnya.

Sebelumnya, ada 5 Provinsi di Indonesia yang mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi karena terlambat menetapkan APBD 2014 dan salah satunya adalah Provinsi Papua.

Editor: Anto Sidharta