Pemda Lemah, Masyarakat Adat Selalu Menjadi Korban Sengketa Lahan

KBR68H, Jakarta

KBR68H, Jakarta – Sejumlah sengketa lahan antara masyarakat dan pengusaha belum juga menemukan titik penyelesaian. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku menyatakan bahwa masyarakat selalu menjadi korban dari proses sengketa lahan. Sejumlah kasus tersebut diungkapkan AMAN Maluku sebagai pernyataan sikap AMAN di hari Bumi yang jatuh setiap tanggal 22 April.

Salah satu konflik lahan misalnya sengketa antara masyarakat adat Negeri Paperu, Saparua, Maluku Tengah dengan dengan PT Maluku Diving and Tourism. 

Ketua AMAN Maluku Yohanes Balubun mengatakan, sengketa lahan ini belum tuntas karena ketidakpedulian pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Yohanes mengatakan saat ini masyarakat masih dilarang untuk masuk dan melakukan kegiatan ekonominya di wilayah pesisir itu.

"Hak masyarakat untuk mengelola wilayah itu, karena itu wilayah yang oleh masyarakat sejak dulu dilindungi karena wilayah itu termasuk bebas dari gelombang. Karena masyarakat bisa melakukan aktifitas penangkapan ikan dengan tenang ketika musim gelombang, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi dengan beraktifitasnya PT Maluku Diving and Tourism itu masyarakat dilarang masuk dan beraktifitas, dan pemerintah sendiri tidak memberikan solusi," kata Yohanes yang dihubungi KBR68H, Selasa (22/4).

Yohanes Balubun menambahkan selain di wilayah tersebut, masih ada sejumlah wilayah pesisir lainnya yang dikuasai oleh swasta. Yohanes meminta pemerintah segera menindak dan memberikan solusi atas sengketa yang terjadi.

Sebelumnya Masyarakat Adat Negeri Paperu, Saparua, Maluku Tengah menolak rencana kehadiran PT Maluku Diving and Tourism. Padahal, perusahaan tersebut tidak memiliki izin penguasaan laut dan pantai. Namun, perusahaan asing tersebut melarang masyarakat adat mencari hasil laut. Ini mengakibatkan sumber pencarian warga terus menurun.


Editor: Luviana