Pangkalan Militer Kelar 3 Tahun, Panglima: Natuna Harga mati

"Itu kan wilayah kita, tidak bisa dinegosiasikan lagi. Sudah utuh dan harga mati."

KBR, Purwokerto– Pembangunan pangkalan militer TNI di Kepulauan Natuna merupakan bentuk ketegasan pemerintah Indonesia untuk menjaga kadaulatan negara Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Kata  Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo pembangunan  akan diselesaikan dalam waktu maksimal tiga tahun.

 Gatot menjelaskan, pembangunan pangkalan militer bertujuan untuk menjaga perbatasan wilayahnya dari intervensi dan pencurian sumber daya oleh negara lain.

 Gatot mengungkap, krisis perebutan wilayah di Laut China Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara masih terus terjadi. Untuk itu, Indonesia yang memiliki beberapa bagian wilayah laut di kawasan tersebut mengantisipasinya dengan membangun pangkalan militer di Pulau Natuna.

 "Itu kan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita bangun di sana, pangkalan pesawat, pangkalan kapal, kemudian pangkalan angkatan darat. Sedang proses semua di sana. Pengerahan kekuatan (militer), sedang kita bangun di sana. Secara ideal dibangun dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Itu kan wilayah kita, tidak bisa dinegosiasikan lagi. Sudah utuh dan harga mati." Tegas Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo di Banyumas Jawa Tengah, Senin (26/09).

 Lebih lanjut Panglima TNI GatotNurmantyo menjelaskan, Kepulauan Natuna memiliki potensi energi fosil yang cukup besar, yakni minyak bumi dan gas. Cadangan minyak bumi Pulau Natuna diperkirakan mencapai 1,4 juta barel, sedangkan gas bumi mencapai 112 juta barel.

 Gatot menambahkan, Kepulauan Natuna terletak di jalur pelayaran internasional, meliputi Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan. Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja di bagian utara. Sedangkan, sebelah timur berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Riau. Untuk wilayah barat, berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat.

Editor: Rony Sitanggang